TANJAB BARAT, LIPUTANJAMBI.ID – Kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) yang mengalokasikan anggaran besar untuk peningkatan infrastruktur, yakni Jalur 2 Merlung dan ruas jalan Simpang Rambutan – Desa Sungai Ari bersumber Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit, ternyata menuai kritik. Langkah ini dinilai kurang menyentuh kebutuhan mendesak masyarakat, padahal ada sektor lain yang berpotensi besar menjadi mesin pencetak Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun justru kurang mendapatkan prioritas utama, yaitu sektor pelayanan kesehatan.
Kritik keras muncul menyasar pengalokasian anggaran tahun berjalan. Pasalnya, fasilitas dan alat kesehatan (alkes) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) setempat saat ini dinilai masih belum lengkap, bahkan tertinggal jauh dibandingkan daerah lain. Masyarakat menilai, manajemen anggaran yang diterapkan belum mengedepankan skala prioritas yang memberikan efek berganda (multiplier effect) bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan rakyat.
“Daripada terus-menerus menggelontorkan anggaran besar untuk peningkatan jalan yang urgensinya sebenarnya masih bisa ditakar ulang atau dijadwalkan kembali, mestinya Pemkab memprioritaskan pemenuhan dan kelengkapan alkes di rumah sakit kita. Sampai saat ini, kebutuhan dasar alat medis saja belum terpenuhi dengan baik,” ungkap salah satu warga saat mengkritisi kebijakan pembangunan daerah, Senin (31/5/2026).
Dampak dari belum lengkapnya sarana kesehatan ini ternyata sangat merugikan keuangan daerah. Kabupaten Tanjab Barat diketahui memiliki banyak korporasi dan perusahaan besar yang beroperasi di wilayahnya. Berdasarkan peraturan ketenagakerjaan, setiap tahun perusahaan-perusahaan ini wajib melakukan pemeriksaan kesehatan berkala atau Medical Check Up (MCU) bagi seluruh karyawannya.
Kondisi ini seharusnya menjadi peluang emas bagi RSUD milik Pemkab untuk menjadi rujukan utama. Namun, karena fasilitas dan alat kesehatan yang belum memadai, ribuan karyawan tersebut terpaksa harus beralih ke rumah sakit atau klinik di luar daerah untuk memenuhi kewajiban kesehatan mereka.
“Kalau seandainya alkes dan fasilitas di RSUD kita sudah lengkap dan memadai, mereka-mereka yang bekerja di perusahaan besar itu pasti akan kita arahkan untuk MCU ke rumah sakit daerah sendiri. Tujuannya jelas, selain pelayanan masyarakat terpenuhi, ini cara paling nyata untuk meningkatkan PAD secara signifikan. Tapi realitanya sekarang, karena fasilitas kita tidak siap, uang dari perusahaan-perusahaan itu lari dan masuk ke kas rumah sakit di kabupaten atau provinsi tetangga,” tambahnya dengan nada kecewa.
Lebih jauh, warga tersebut menyoroti kondisi keuangan daerah yang diketahui tengah melakukan efisiensi anggaran. Di tengah keterbatasan dana, setiap rupiah yang dikeluarkan harus benar-benar bermanfaat dan tepat sasaran.
“Jangan sampai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kita setiap tahunnya terbuang sia-sia, seolah-olah hilang tersedot ke dalam lumpur. Apalagi kondisi keuangan daerah kita saat ini diketahui tengah melakukan efisiensi anggaran. Alangkah baiknya dana yang terbatas ini diperuntukkan bagi hal yang lebih bermanfaat dan menjadi skala prioritas utama, salah satunya pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan,” tegasnya.
Pihak masyarakat berharap, pada penyusunan anggaran perubahan atau tahun mendatang, Pemkab Tanjab Barat lebih bijak menentukan prioritas pembangunan, sehingga tidak hanya fokus pada infrastruktur jalan, tetapi juga memaksimalkan potensi pendapatan dari sektor kesehatan yang saat ini justru masih terabaikan.
Terpisah menanggapi persoalan ini, Anggota Komisi II DPRD Tanjab Barat, Endri Avian, mengaku sependapat dengan apa yang disampaikan oleh masyarakat. Menurutnya, kebijakan penggunaan Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit yang difokuskan untuk peningkatan Jalur 2 Merlung dan ruas jalan Simpang Rambutan hingga Desa Sungai Ari memang perlu dikaji ulang skala prioritasnya, terlebih di tengah kondisi keuangan daerah yang sedang melakukan efisiensi anggaran.
“Saya sangat mengapresiasi masukan dan kritik dari masyarakat ini. Apa yang disampaikan warga itu benar adanya dan sejalan dengan apa yang selama ini kami soroti di Komisi II. Memang harus diakui, belakangan ini alokasi anggaran terlalu berat memihak ke sektor infrastruktur jalan, sementara sektor yang justru bisa memberikan keuntungan berlipat ganda bagi daerah seperti kesehatan justru terabaikan,” tegas Endri Avian saat dihubungi awak media.
Politisi ini menilai, pemerintah daerah terlalu sibuk mengejar pembangunan fisik yang terlihat mata, namun lupa melihat potensi ekonomi besar yang ada di depan mata. Padahal, kelengkapan alat kesehatan di RSUD bukan sekadar soal pelayanan kepada warga, tetapi juga merupakan aset strategis penghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat besar.
“Kita semua tahu, di wilayah Tanjab Barat ini banyak sekali perusahaan besar yang beroperasi. Setiap tahun mereka wajib melakukan pemeriksaan kesehatan atau MCU bagi ribuan karyawannya. Kalau alat kesehatan di RSUD kita lengkap dan memadai, uang miliaran rupiah dari biaya pemeriksaan itu pasti akan masuk ke kas daerah. Tapi kenyataannya sekarang, karena fasilitas kita belum siap, uang itu lari ke luar daerah. Ini kerugian besar yang tidak boleh dibiarkan terus-menerus,” ungkapnya dengan nada menekan.
Endri Avian menambahkan, prinsip manajemen keuangan daerah haruslah cerdas dan efisien. Menggelontorkan dana besar hanya untuk perbaikan jalan yang kondisinya belum rusak parah, sementara fasilitas vital rumah sakit masih kekurangan alat, adalah sebuah keputusan yang keliru dan tidak tepat sasaran.
“Jangan sampai APBD kita ‘terbuang di dalam lumpur’ hanya demi pembangunan yang kurang mendesak. Di saat Pemkab melakukan efisiensi anggaran, seharusnya setiap rupiah yang dikeluarkan dihitung dampaknya. Membangun jalan itu penting, tapi melengkapi alat kesehatan itu jauh lebih mendesak karena dampaknya langsung dirasakan rakyat sekaligus menambah pundi-pundi uang daerah,” tandasnya.
“Kami di DPRD akan terus berjuang agar skala prioritas ini diperbaiki. Pembangunan harus merata dan cerdas, jangan hanya jalan yang bagus tapi rumah sakitnya tertinggal, dan peluang cari uang daerah malah hilang ke tempat lain,” pungkas Endri Avian.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Pemerintah Kabupaten terkait kritik dan usulan yang disampaikan oleh masyarakat maupun anggota dewan ini.(cw)
