TANJAB BARAT, LIPUTAN JAMBI.ID — Perselisihan yang melibatkan Ketua DPRD Tanjab Barat Hamdani, S.E. (PDI-P) dengan anggota Dewan H. Assek (Gerindra) kian menjadi sorotan masyarakat. Warga menuntut permasalahan diungkap secara menyeluruh, bukan hanya menampilkan sebagian pihak.
Persoalan bermula pasca rapat pembahasan tim anggaran bersama sejumlah OPD, yang dihadiri langsung tiga unsur pimpinan DPRD: Ketua DPRD Hamdani, Wakil Ketua I H. Muh. Sjafril Simamora, S.H. (PAN), serta Wakil Ketua II Hasan Basyri Harahap, S.H. (Nasdem).
Seorang warga yang memantau perkembangan menyampaikan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Tidak mungkin ada bara tanpa api. Tarik benang merahnya supaya terang. Jangan sampai satu pihak dijadikan kambing hitam. Panggil semua yang hadir, buka rekaman CCTV jika perlu, agar publik tidak digiring pada asumsi yang keliru.”
Menanggapi aspirasi tersebut, Koordinator Aksi Galak, Syarifuddin Ar., menyampaikan pernyataan usai bertemu Ketua DPRD dan anggota BK.
“DPR adalah lembaga politik, bukan sekadar birokrasi. Urusan ini harus ditangani sesuai tata tertib dan aturan yang berlaku, bukan asumsi. Serahkan kepada BK, beri mereka waktu bekerja. Jangan sampai lembaga yang terhormat ini menjadi bahan cemoohan masyarakat.”
Ahmadi Ariyanto dari aksi yang sama menambahkan, pihaknya telah menyerahkan surat perhatian. BK berjanji menindaklanjuti pemanggilan pihak terkait pada Senin berikutnya, termasuk kemungkinan membuka rekaman CCTV. Namun proses dinilai berjalan terlambat.
“Sebenarnya hal ini sebaiknya diselesaikan di internal, tak perlu sampai jadi konsumsi publik. Sayangnya, proses ini berjalan terlalu lambat,” ungkapnya.(cw)
