TANJAB BARAT, LIPUTAN JAMBI.ID— Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunak) Kabupaten Tanjung Jabung Barat mendesak PT Pelda segera memenuhi kewajiban utama perusahaan perkebunan, yaitu fasilitasi kebun masyarakat sebesar 20 persen, penyesuaian perizinan, serta penyelesaian dampak operasi yang merugikan warga sekitar.
Kepala Dinas Disbunak menyampaikan hal ini saat menanggapi pertanyaan awak media terkait tanggung jawab PT Pelda atas persoalan‑persoalan di wilayah operasionalnya. Pihak dinas telah berulang kali mengingatkan perusahaan untuk menuntaskan administrasi perizinan dan merealisasikan kewajiban 20 persen tersebut, guna memberikan manfaat nyata bagi petani sekitar seperti perbaikan jalan dan tanggul, penyediaan bibit, hingga penanaman kelapa sawit.
Dinas juga menyoroti kerusakan tanggul akibat aktivitas perusahaan. Pemerintah daerah telah memfasilitasi mediasi antara perusahaan dan warga, di mana PT Pelda mulai mengirimkan peralatan untuk perbaikan kerusakan tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Perusahaan wajib menjaga areal kebunnya. Jika ada kelalaian yang merusak tanaman warga, kerugian itu harus diselesaikan sesuai ketentuan dan Peraturan Bupati,” tegas Kadis Disbunak.
Meskipun komunikasi dengan PT Pelda masih berjalan, Disbunak menilai pemenuhan kewajiban 20 persen perlu dipercepat agar tidak terus tertunda. Pihak dinas sudah menyampaikan teguran pertama kepada perusahaan.
“Jika tidak ada tindak lanjut, akan diberikan teguran kedua. Apabila tetap tidak dilaksanakan, kami akan melakukan evaluasi terhadap perizinannya sesuai aturan yang berlaku,” ujarnya.
Disbunak berharap PT Pelda menunjukkan komitmen nyata untuk menyelesaikan seluruh tanggung jawabnya. Pemerintah daerah menegaskan keberadaan perusahaan perkebunan harus selaras dengan perlindungan hak‑hak masyarakat guna mencegah potensi konflik di masa mendatang. (cw)






