Tegas! Disbunak Tanjab Barat Desak PT Pelda Penuhi Kewajiban 20 Persen untuk Masyarakat

- Redaksi

Kamis, 22 Oktober 2026 - 18:46 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

TANJAB BARAT, LIPUTAN JAMBI.ID— Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunak) Kabupaten Tanjung Jabung Barat mendesak PT Pelda segera memenuhi kewajiban utama perusahaan perkebunan, yaitu fasilitasi kebun masyarakat sebesar 20 persen, penyesuaian perizinan, serta penyelesaian dampak operasi yang merugikan warga sekitar.

Kepala Dinas Disbunak menyampaikan hal ini saat menanggapi pertanyaan awak media terkait tanggung jawab PT Pelda atas persoalan‑persoalan di wilayah operasionalnya. Pihak dinas telah berulang kali mengingatkan perusahaan untuk menuntaskan administrasi perizinan dan merealisasikan kewajiban 20 persen tersebut, guna memberikan manfaat nyata bagi petani sekitar seperti perbaikan jalan dan tanggul, penyediaan bibit, hingga penanaman kelapa sawit.

Dinas juga menyoroti kerusakan tanggul akibat aktivitas perusahaan. Pemerintah daerah telah memfasilitasi mediasi antara perusahaan dan warga, di mana PT Pelda mulai mengirimkan peralatan untuk perbaikan kerusakan tersebut.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Perusahaan wajib menjaga areal kebunnya. Jika ada kelalaian yang merusak tanaman warga, kerugian itu harus diselesaikan sesuai ketentuan dan Peraturan Bupati,” tegas Kadis Disbunak.

Meskipun komunikasi dengan PT Pelda masih berjalan, Disbunak menilai pemenuhan kewajiban 20 persen perlu dipercepat agar tidak terus tertunda. Pihak dinas sudah menyampaikan teguran pertama kepada perusahaan.

“Jika tidak ada tindak lanjut, akan diberikan teguran kedua. Apabila tetap tidak dilaksanakan, kami akan melakukan evaluasi terhadap perizinannya sesuai aturan yang berlaku,” ujarnya.

Disbunak berharap PT Pelda menunjukkan komitmen nyata untuk menyelesaikan seluruh tanggung jawabnya. Pemerintah daerah menegaskan keberadaan perusahaan perkebunan harus selaras dengan perlindungan hak‑hak masyarakat guna mencegah potensi konflik di masa mendatang. (cw)

Berita Terkait

KSOP Tindak Lanjuti Keluhan Penumpang KMP Satria Pratama
Lapas Kuala Tungkal Gelar Family Support untuk Warga Binaan Kasus Narkotika  
Lapas Kuala Tungkal Gelar Bakti Sosial Cukur Gratis untuk Warga Binaan
Bantah Pindah Partai, Hamdani:PDI-Perjuangan Tetap Di Hati
TMMD ke‑130 Berakhir, Warga Desa Merbau Nikmati Hasil Pembangunan
100 Persen Selesai, Semua Sasaran TMMD ke‑130 Desa Merbau
Ruang Kelas Aman dan Nyaman, Rehab SD 160/X Merbau TMMD Tuntas 100 Persen
Rehabilitasi Madrasah Desa Merbau Sasaran TMMD ke‑130 Tuntas 100 Persen
Berita ini 35 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 23:08 WIB

Waspada Akun Palsu Catut Nama Ketua DPRD Tanjab Barat Hamdani, Masyarakat Diminta Tidak Terjebak Penipuan

Jumat, 20 November 2026 - 20:03 WIB

Ketua DPRD Tanjab Barat Hadiri Pelantikan Pengurus KORMI Periode 2026–2030

Jumat, 20 November 2026 - 13:27 WIB

Tiang WiFi Roboh di Kelurahan Tungkal IV Kota, PLN Pastikan Bukan Aset Listrik

Jumat, 20 November 2026 - 06:56 WIB

Sukses Digelar, DIGIKRAF Tanjab Barat Resmi Ditutup

Kamis, 19 November 2026 - 11:27 WIB

Hampir Separuh Anggota DPRD Tanjab Barat Absen dari Rapat Paripurna

Kamis, 19 November 2026 - 07:39 WIB

Dorong Ekonomi Kreatif, Disparbudpora Tanjab Barat Gelar Pelatihan Digital Marketing

Rabu, 18 November 2026 - 15:29 WIB

Rapat Paripurna DPRD Tanjab Barat Berjalan Khidmat, 13 Anggota Dewan Berhalangan Hadir

Rabu, 18 November 2026 - 14:09 WIB

Lapas Kuala Tungkal Fasilitasi MoU Pidana Kerja Sosial, Perkuat Sinergi Penegakan Hukum

Berita Terbaru

Nasional

KSOP Tindak Lanjuti Keluhan Penumpang KMP Satria Pratama

Sabtu, 21 Nov 2026 - 22:09 WIB

Uncategorized

Sukses Digelar, DIGIKRAF Tanjab Barat Resmi Ditutup

Jumat, 20 Nov 2026 - 06:56 WIB