TANJAB BARAT, LIPUTAN JAMBI.ID – Rapat Paripurna Keempat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyepakati bersama tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda). Wakil Bupati Dr. H. Katamso, SA, S.E., M.E., yang hadir dalam rapat yang dibuka Ketua DPRD Hamdani, S.E., Senin (02/11/2026), menekankan agar seluruh regulasi tersebut memberikan manfaat nyata langsung kepada masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Agenda paripurna meliputi penyampaian laporan Panitia Khusus I dan III, pengambilan keputusan DPRD, penandatanganan berita acara persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD, serta penyampaian pendapat akhir pemerintah daerah terhadap ketiga Ranperda.
Wabup Katamso menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD, perangkat daerah, tenaga ahli, pemangku kepentingan, serta Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Jambi atas dukungan selama proses pembahasan. Ia menyebut persetujuan bersama ini sebagai wujud sinergi eksekutif‑legislatif untuk memperkuat landasan hukum pemerintahan, pengelolaan sumber daya daerah, dan pelayanan publik.
“Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyambut baik persetujuan terhadap ketiga rancangan peraturan daerah tersebut. Kita berharap regulasi ini dapat segera ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang‑undangan dan dilaksanakan secara efektif sesuai tujuan pembentukannya,” ujar Katamso.
Tiga Ranperda yang telah disetujui bersama:
1. Ranperda tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah untuk memperkuat ketahanan pangan, kesiapsiagaan darurat, serta ketersediaan dan keterjangkauan pangan masyarakat;
2. Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah guna meningkatkan tertib administrasi, transparansi, akuntabilitas, dan optimalisasi aset daerah;
3. Perubahan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pemerintahan Desa untuk mewujudkan tata kelola desa yang tertib, efektif, transparan, akuntabel, serta mendukung pelayanan dan pembangunan desa berkelanjutan.
Katamso menginstruksikan perangkat daerah terkait menyiapkan peraturan pelaksanaan, petunjuk teknis, dan sosialisasi kepada masyarakat. Ia menegaskan keberhasilan peraturan daerah tidak hanya dilihat dari proses pengundangan, melainkan manfaat yang dirasakan warga.
“Setiap kebijakan dan produk hukum daerah harus benar‑benar memberikan manfaat bagi masyarakat, menjamin kepastian hukum, serta mendukung terwujudnya kesejahteraan yang merata dan berkeadilan,” tegasnya.
Turut hadir Sekretaris Daerah Hermansyah, S.STP., M.H., perwakilan Kapolres, Dandim 0419/Tanjab, Kajari, para pejabat daerah, instansi vertikal, BUMD, perbankan, insan pers, dan undangan lainnya. (cw)






