TANJAB BARAT, LIPUTAN JAMBI.ID – Jebolnya tanggul milik PT Pelda di Desa Sungai Dualap, Kecamatan Kuala Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, menyebabkan air pasang masuk dan menggenangi lahan perkebunan serta pertanian milik warga. Hasil survei awal Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunak) mencatat kerusakan mencapai 16,37 hektare. Pemerintah daerah kini menyiapkan tim lintas‑OPD untuk mendata kerugian sekaligus menghitung nilai ganti rugi bagi para petani.
Kepala Bidang Perkebunan Disbunak, Faisal Riza S.PT., menyampaikan hal tersebut saat dikonfirmasi media, Senin (9/11/2026). Ia menjelaskan pemerintah akan menggelar rapat koordinasi pada Selasa atau Rabu untuk menyusun komposisi tim dan jadwal peninjauan lapangan lanjutan.
“Insyaallah hari Selasa atau Rabu kita gelar rapat bersama OPD terkait untuk menindaklanjuti hasil survei lapangan beberapa waktu lalu,” ujar Faisal.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Rapat koordinasi akan melibatkan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (DTPH), Kesbangpol, Baperinda, Satpol PP, PTSP, Bagian Ekonomi, Bagian Sumber Daya Alam (SDA), serta Camat Kuala Betara. Setelah tim lintas‑OPD terbentuk, petugas akan turun kembali ke lokasi untuk pendataan rinci jenis tanaman, jumlah pohon yang rusak atau mati, serta luasan lahan yang terdampak.
Faisal menegaskan penghitungan nilai ganti rugi tanaman tumbuh akan mengacu pada Peraturan Bupati (Perbup) terbaru Tahun 2026 agar seluruh perhitungan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Iya, tim yang turun nanti akan menghitung ganti rugi tanaman tumbuh yang terdampak sesuai Perbup terbaru Tahun 2026,” tegasnya.
Sebelumnya, tim Disbunak telah melakukan pengecekan lapangan pada Jumat (6/11/2026) dan mencatat sebanyak 16,37 hektare lahan warga tergenang air pasang akibat jebolnya tanggul perusahaan. Kerusakan lahan produktif itu muncul menyusul keluhan warga yang khawatir tanaman mereka mati dan kehilangan sumber mata pencaharian utama.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak PT Pelda,belum berhasil untuk dikonfirmasi.
Masyarakat Desa Sungai Dualap berharap pemerintah daerah dan pihak perusahaan segera menyelesaikan persoalan kerusakan perkebunan serta memenuhi hak‑hak ganti rugi petani sesuai ketentuan perundang‑undangan.(cw)
