TANJAB BARAT – Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat, Dr. H. Katamso, SA, S.E., M.E., memimpin Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Tahun 2026 di Ruang Bapperida Kabupaten Tanjung Jabung Barat, pada Rabu (11/11/2026). Rapat ini bertujuan memperkuat sinergi lintas perangkat daerah dalam merumuskan kebijakan serta mengevaluasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.
Dalam arahannya, Wabup Katamso menegaskan bahwa keberhasilan penanggulangan kemiskinan tidak diukur dari besarnya anggaran yang dikeluarkan, melainkan dari ketepatan sasaran dan manfaat nyata yang dirasakan masyarakat. Ia menekankan pentingnya pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai acuan utama dalam menentukan penerima bantuan, agar terhindar dari tumpang tindih data dan ketidaktepatan sasaran.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Jangan sampai program dan anggaran yang kita siapkan tidak tepat sasaran. Data harus menjadi dasar dalam menentukan kebijakan, bukan sekadar memenuhi kebutuhan administrasi,” tegas Wabup.
Badan Pusat Statistik menyampaikan, persentase penduduk miskin di Tanjung Jabung Barat mengalami penurunan dari 9,67 persen atau sekitar 33,88 ribu jiwa menjadi 9,03 persen atau sekitar 31,95 ribu jiwa. Kemiskinan ekstrem juga menurun signifikan dari 1,11 persen pada 2024 menjadi 0,66 persen pada 2025. Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka turun dari 3,20 persen pada Agustus 2024 menjadi 3,12 persen pada Agustus 2025.
Pembahasan dalam rapat mencakup berbagai bidang penanganan kemiskinan, mulai dari penyaluran bantuan sosial, penanganan stunting, ketahanan pangan, perumahan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat. Wabup juga mengingatkan seluruh perangkat daerah agar memastikan program berjalan terpadu dan saling melengkapi, bukan berjalan sendiri-sendiri.
Sebagai tindak lanjut, setiap Organisasi Perangkat Daerah diminta menginventarisasi program yang berbasis DTSEN dan melaporkannya kepada Bapperida. Pemutakhiran data penerima manfaat juga akan dilakukan secara berkala setiap tiga bulan. Wabup pun menginstruksikan agar koordinasi teknis antar-instansi terus diperkuat guna mengidentifikasi dan menyelesaikan berbagai persoalan secara cepat dan tepat di lapangan.(cw)
