TANJAB BARAT, LIPUTANJAMBI.ID – Penurunan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit yang terus merosot belakangan ini menjadi perhatian serius Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tanjab Barat.
Sebelumnya, Anggota Komisi II DPRD Tanjab Barat, Endri Avian, telah angkat bicara menanggapi kondisi yang dinilai sangat merugikan para petani. Menurutnya, penurunan harga yang terjadi terus-menerus tanpa alasan yang jelas sangat memberatkan, apalagi di tengah kenaikan biaya produksi yang harus ditanggung petani. Ia meminta pemerintah daerah tidak tinggal diam dan memperketat pengawasan, agar tercipta jaminan harga yang wajar sesuai peraturan yang berlaku.
Masih dalam isu yang sama, sorotan keras kembali disampaikan oleh Jayus, Anggota Dewan dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Ia menegaskan sependapat dengan apa yang disampaikan sebelumnya, sekaligus meminta Pemerintah Daerah bertindak tegas mengawasi Perusahaan Kelapa Sawit (PKS), agar tidak lagi menetapkan harga pembelian secara semena-mena.
“Gayung bersambut terkait persoalan penurunan harga sawit yang terus terjadi. Hal ini memang menjadi perhatian kami. Kami meminta Pemda bertindak tegas agar PKS tidak lagi menurunkan harga sesuka hatinya,” ujar Jayus,Minggu (31/5/2026).
Jayus menambahkan, ketidakstabilan harga yang terus turun drastis sangat merugikan ribuan petani yang menggantungkan hidup dari sektor ini. Ia menilai, selama ini pengawasan terhadap mekanisme penetapan harga di tingkat lapangan belum berjalan secara maksimal. Akibatnya, banyak perusahaan seolah berkuasa penuh menentukan angka pembelian tanpa mempedulikan beban biaya produksi yang harus ditanggung petani.
“Petani sudah bekerja keras merawat tanaman, memupuk, hingga memanen. Namun, jika harga terus diturunkan secara sepihak, kapan petani bisa sejahtera? Kami minta Pemda tidak tinggal diam. Ada aturan dan standar harga acuan yang harus dipegang bersama oleh semua pihak,” tegas Jayus.
Fraksi PKB berharap pemerintah daerah segera turun ke lapangan untuk melakukan pemantauan langsung. Pihaknya juga mendesak agar Pemda berani memanggil dan menindak tegas perusahaan jika terbukti melakukan praktik penetapan harga yang merugikan rakyat.
Selain itu, baik Endri Avian maupun Jayus sepakat mendorong segera diadakannya rapat koordinasi yang melibatkan Pemda, DPRD, asosiasi petani, dan pengusaha. Langkah ini penting untuk mencari solusi jangka panjang, agar harga sawit bisa stabil dan menguntungkan semua pihak, khususnya para petani kecil.
Jayus menegaskan, pihaknya akan terus memantau perkembangan isu ini dan mendesak adanya tindakan nyata, bukan sekadar pernyataan saja. Bagi para petani, harga pembelian yang wajar adalah hak yang wajib dijamin oleh negara dan pemerintah daerah.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Pemerintah Daerah terkait desakan dan keluhan para petani yang disampaikan oleh para anggota dewan ini.(cw)
