TANJAB BARAT, LIPUTAN JAMBI.ID — Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) resmi menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) kerja sama pengelolaan retribusi daerah Pelabuhan Penyeberangan Kuala Tungkal. Penandatanganan dilaksanakan di Kantor Pusat PT ASDP, Jakarta, Kamis (8/10/2026).
Penandatanganan ini menjadi langkah strategis guna memperkuat sinergi kedua pihak dalam mengelola potensi pendapatan dari pelabuhan utama penyeberangan wilayah Tanjung Jabung Barat.
Kegiatan ini dihadiri Bupati Tanjung Jabung Barat, Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Perhubungan, beserta jajaran pimpinan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) yaitu Eksekutif Direktur Regional 1 Arif Eko Kusni, Group Head Bisnis Pelabuhan dan Penunjang Yudha Imanuel Osvaldo Pangabean, serta Ali Tamher dari Departemen Bisnis Regional 1.
Dalam sambutannya, Bupati Tanjung Jabung Barat menyampaikan apresiasi atas komitmen PT ASDP yang telah membangun kerja sama dengan pemkab. Ia menegaskan bahwa MoU ini bukan sekadar urusan administrasi belaka, melainkan fondasi tata kelola pelabuhan yang lebih tertib dan sesuai peraturan perundang‑undangan.
“Kita ingin pengelolaan yang lebih baik dan tertib, sekaligus dapat menambah pemasukan Pendapatan Asli Daerah dari Pelabuhan Kuala Tungkal,” ujar Bupati.
Sementara itu, Eksekutif Direktur Regional 1 PT ASDP Arif Eko Kusni menyambut baik kesepakatan tersebut. Ia menyatakan pihaknya siap mendukung peningkatan tata kelola pelabuhan serta memberikan pelayanan penyeberangan yang lebih nyaman dan aman bagi pengguna jasa.
“Kami berkomitmen menjalin kerja sama yang baik untuk kemajuan wilayah Tanjung Jabung Barat,” ucapnya.
Lebih lanjut, Bupati berharap peran PT ASDP tidak hanya terbatas pada pelayanan transportasi penyeberangan, melainkan juga dapat mengoptimalkan potensi ekonomi daerah. Kerja sama ini diharapkan berjalan efektif sesuai ketentuan yang berlaku, guna memberi manfaat bagi masyarakat luas.
Dengan terjalinnya kesepakatan ini, kedua pihak akan memperkuat koordinasi pengelolaan retribusi daerah, meningkatkan profesionalisme pelayanan pelabuhan, serta mendorong peningkatan PAD Kabupaten Tanjung Jabung Barat demi konektivitas dan kemajuan wilayah.(cw)
