Tanjabbarat,liputanjambi.id-Temuan badan pemeriksa keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) perwakilan provinsi Jambi terhadap anggaran keuangan rumah sakit umum daerah ( RSUD) kabupaten Tanjung Jabung Barat 1,8 M sangat fantastis sehingga menjadi sorotan sejumlah publik, khususnya masyarakat kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Pasalnya, publik menilai temuan BPK RI perwakilan provinsi Jambi terhadap anggaran keuangan rumah sakit Daud Arif sangat luar biasa, sementara anggaran yang dikelola berlapis dengan pengawasan.namun ironisnya diduga masih bisa juga kecolongan.

Sementara terkait temuan tersebut Seketaris daerah (Sekda)Agus Sanusi, sebelumnya mengeluarkan statement terkait persoalan ini, dengan mengatakan, terkait dengan temuan tersebut akan segera ditindaklanjuti dalam kurun waktu 60 hari pasca diterima hasil auditnya,"ujar sekda.

Lebih lanjut Sekda menyampaikan, kalau teguran, saat ini kita belum bisa memberikan teguran, ada rekomendasi dan lainnya.

“Ada waktu 60 hari, kalau tidak ditindaklanjuti baru ada sanksi. Bisa sanksi administrasi dan bisa Sanksi yang lainnya," katanya.

Sekda mengaku belum mengetahui secara detail poin apa saja yang menjadi temuan. Sebab, dirinya hanya menerima dan selanjutnya diserahkan ke Bupati Tanjab Barat.

Mencuat atas temuan BPK RI perwakilan provinsi Jambi di Rumah Sakit umum daerah (RSUD) Daud Arif Kualatungkal, membuat anggota DPRD Tanjab Barat bidang komisi ll selaku mitra kerja dan pengawasan melayangkan surat secara resmi memanggil pihak RSUD Daud Arif Kualatungkal untuk hadir dalam rapat.

Sayangnya pihak RSUD Daud Arif Kualatungkal tidak hadir memenuhi undangan secara resmi yang dilayangkan komisi ll DPRD Tanjab barat selaku Mitra Kerja.

"Pihak RSUD tidak datang,"tegas politisi mudah partai Golkar Suprayogi (sapaan akrabnya).

"Kami juga tidak tahu kenapa pihak RSUD tidak datang,namun kami berikan waktu dan jadwal kepada pihak RSUD kapan kesiapan pihak RSUD kita tunggu,"tutupnya.(CR7)