Tanjab Barat-liputanjambi.id - Mencuat adanya program pemerintah pusat berupa pinjaman modal untuk pelaku usaha kelautan dan perikanan kabupaten Tanjung Jabung Barat provinsi Jambi Senilai Rp 935.000.000 untuk modal usaha mendapat kritikan oleh Ketua Komisi II DPRD Tanjab Barat, Syufrayogi Syaiful yang juga sebagai ketua HSNl Tanjab Barat.
Menurut pria yang menjabat selaku Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HSNI) Kabupaten Tanjab Barat itu mengaku HNSI Tanjab Barat tidak pernah diberi tahu adanya program yang memperhatikan nelayan seperti itu.
"Banyak kelompok nelayan yang kita bentuk dak pernah rasa nya dibantu program ini," ungkap Yogi, sapaan akrabnya.
Menurutnya, Program yang sifat nya dibantu melalui dana APBD saja terbatas untuk nelayan mendapatkan nya.
"Kalau program ini (Pusat,red) malah kita tidak tau siapa-siapa yang mendapatkannya dan kita tidak pernah diberitau sama sekali," sebutnya.
Yogi memaparkan, pada pemerintahaan terdahulu anggaran untuk nelayan sangat kecil sekali, dan Dirinya selaku Ketua HSNI dan Legislatif yang membidangi hal tersebut sering berdebat dengan tim TAPD Pemkab Tanjabbar.
"Apalagi program dari pusat. Seperti nya pemerintah kurang memperhatikan masalah nelayan," jelasnya. Politisi Partai Golongan Karya (Golkar) itu menyarankan agar pejabat-pejabat tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) Tanjabbar dan yang membidangi Nelayan Tanjab Barat di evaluasi kerena terkesan tidak mengerti letak daerah ini dipesisir dan masyarakatnya banyak dikategorikan miskin dipesisir, karena mereka kerja hanya untuk mencari makan satu hari.
"Banyak memang pejabat Pemkab yang secara pengambil kebijakan tentang penghangatan tidak paham kebutuhan masyarakat nelayan, ini yang perlu di evaluasi," sarannya.
Dia mengahrapka pada Visi dan Misi Bupati Tanjab Barat sekarang dapat meluangkan perhatian dengan memfokuskan anggaran untuk kesejahteraan masyarakat pesisir nelayan.
"Kalau cuaca buruk mereka dak bisa kelaut dan terpaksa mereka cari tempat pinjaman sementara untuk mereka maka, ini perlu ada nya perhatian khusus dari pemerintah," harapnya. (CR7)
