JAKARTA, LIPUTAN JAMBI.ID– Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat berkomitmen memperluas akses layanan keuangan inklusif bagi masyarakat, terutama pelaku UMKM, petani, dan nelayan. Komitmen itu disampaikan saat Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Tahun 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (22‑10‑2026).
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam sambutannya mengapresiasi pembentukan TPAKD di seluruh wilayah Indonesia. Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor agar akses keuangan dapat menjangkau semua lapisan masyarakat, mulai dari pengemudi transportasi daring, petani, nelayan, pedagang, hingga santri.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Layanan keuangan tidak hanya sekadar tersedia, tetapi harus mampu membuka peluang usaha, memperkuat produktivitas, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat,” tegas Presiden Prabowo.
Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat, Dr. H. Katamso SA, S.E., M.E., yang hadir langsung menyatakan pihaknya siap memperkuat sinergi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan lembaga keuangan daerah, agar program pembiayaan serta literasi keuangan bermanfaat bagi kelompok yang membutuhkan.
Dari laporan Rakornas, OJK mencatat telah terbentuk 552 TPAKD di seluruh Indonesia. Tingkat literasi keuangan nasional tahun 2026 mencapai 69 persen dan tingkat inklusi keuangan melebihi 93 persen.
Rakornas TPAKD 2026 mengusung tema “Percepatan Akses Keuangan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia” dan dihadiri pimpinan lembaga negara, anggota DPR‑DPD RI, jajaran menteri, serta kepala daerah se‑Indonesia. (cw)
