liputanJambi.id-TANJABBARAT-Tidak ingin kehilangan Marwah dan luntur kepercayaan masyarakat terhadap kerja Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, akhirnya sejumlah anggota Dewan angkat bicara terkait berapa proyek milik Pemkab yang dihujani kritikan dari berbagai pihak.
Tidak hanya ketua Komisi lll dan anggota komisi lll yang selalu respon cepat menangapi kritikan yang di suarakan oleh masyarakat dan LSM serta Ormas yang ada di Tanjabbarat ini.namun unsur pimpinan DPRD, anggota komisi l dan ll juga ikut gencar memberikan tanggapan.
Seperti disampaikan Anggota Dewan Tanjab Barat H.Syafrudin Marzuki, beliau menyoroti bukan hasil fisik bangunan,namun yang disoroti nya soal kinerja Kosultan Perencanaan dan kosultan pengawas.
Menurutnya diduga banyak proyek milik Pemkab melalui Dinas Perkim dan PUPR yang dilaksanakan kontraktor dihujani kritik,tidak lepas tanggung jawab dari kosultan perencanaan dan kosultan pengawas.
"Kosultan Perencanaan dan Kosultan Pengawas harus ikut bertanggung jawab,"ujarnya.
Pria yang biasa disapa akrab publik bang H Syafrudin ini menambahkan, Komisi I akan berkoordinasi dengan Komisi III DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk mempertanyakan kepada OPD terkait terhadap berapa pekerjaan proyek yang telah dilaksanakan kontraktor, konsultan pengawas dan kosultan perencanaan yang diduga asal jadi. Tersebut.
"Minggu depan kita akan berkoordinasi dan menanyakan langsung dengan OPD terkait, seperti Dinas Perkim dan PUPR kabupaten Tanjung Jabung Barat," ujar H.Syafrudin Marzuki, Saat dikonfirmasi awak media, Senin (16/11/2020).
Politisi PBB ini berjanji, apabila terbukti kesalahan yang dilakukan pihak kontraktor,konsultan pengawas dan Kosultan Perencanaan. Komisi I akan memberikan saran kepada Bupati agar memberikan tindakan tegas atau sanksi tegas kepada OPD terkait, kontraktor, konsultan pengawas dan konsultan perencanaan.
"Apabila terbukti nanti kita akan usulkan Kepada bupati agar OPD yang tidak bisa bekerja dengan baik di berikan sanksi tegas.selain itu kontraktor, konsultan pengawas dan konsultan perencanaan juga kita sarankan diblacklist ," bebernya.
Dalam catatan pribadi Komisi I, proyek pembangunan yang menjadi sorotan diantaranya Sirkuit Road Race, Pembangunan Tugu Perjuangan dan proyek Skala kawasan.(CR7)
