Tanjab barat,Imbas pembatalan 12 Miliar proyek gedung badan anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, publik mulai menyoroti program pokok pikir (pokir) anggota dewan Tanjab Barat, Selasa (18/3/25).

Seperti disampaikan salah seorang warga Tanjab Barat yang engan namanya di publikasi kan.kepada media ini ,dia mempertanyakan terkait program kegiatan pokir Dewan."Apakah pokir Dewan terkena efisiensi anggaran juga?,"katanya.

Menurut nya tidak ada kepentingan dirinya dalam hal tersebut,hanya saja bagian dari masyarakat Tanjab Barat merasa terpanggil untuk memberikan saran ataupun kritikan ,terkait keputusan yang diambil para wakil rakyat kita duduk di kursi DPRD Tanjabbar ini terhadap pembatalan kegiatan proyek pembangunan gedung banggar DPRD Tanjab Barat.

"secara pribadi jujur sangat mendukung sekali langka pihak legislatif melakukan efisiensi anggaran dengan melakukan pembatalan kegiatan proyek yang dinilai tidak sekala prioritas untuk kepentingan masyarakat ataupun urgent sifatnya. Namun harapan kita efisiensi dilakukan tidak tebang pilih,"ujarnya.

Dicontoh kannya seperti proyek rehab rumah dinas ketua DPRD Tanjabbar yang menelan anggaran APBD 2025 kurang lebih bekisar senilai Rp 500 Juta,apakah itu dinilai urgent atau di sebut sekala prioritas? Lanjut katanya ada juga kita dapatkan informasi di anggaran beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemda Kabupaten Tanjab barat disinyalir banyak anggaran kegiatan titipan oknum anggota dewan yang masuk dalam pokok pikir (Pokir) dewan, apakah hal tersebut sudah dilakukan cek nricek dan sekala prioritas tidak untuk kepentingan masyarakat banyak, "tambahnya.(CR7)