Tanjabbarat,liputanjambi.id-Juru bicara pemkab kabupaten Tanjung Jabung Barat Johan Hendry Bororing yang notabene juga sebagai Kabag Prokopim Sekretariat Daerah angkat bicara terkait beredarnya isu yang menyebut Bupati Tanjab Barat patok nilai sumbangan bagi para Kepala OPD untuk keperluan acara penikahan putra kedua yang akan digelar pada Sabtu 21 Januari mendatang.
Dengan tegas pria yang akrab dikenal publik Johan ini,mengatakan isu tersebut tidak benar,"ujarnya saat diminta tanggapan terkait hal tersebut diruangan kerjanya, Selasa (10/01/2023) .
Johan mengaku bagian dari OPD tidak pernah merasa dimintai dana sumbangan apa pun terkait acara pernikahan putra ke 2 Bupati seperti yang ramai diisukan belakangan ini. Johan juga sebut tidak pernah mendapat himbauan untuk memberikan sumbangan untuk keperluan kegiatan tersebut.
“Setahu saya, tidak ada sumbangan-sumbangan untuk keperluan pernikahan putra ke 2 bapak Bupati, apa lagi sampai disebut ditentukan nilainya,” ungkap Johan.
“Saya juga selaku bagian dari OPD, tidak pernah mendapat himbauan dari atasan masalah sumbangan untuk keperluan pernikahan anak pak Bupati,” tambahnya.
Lebih lanjut, Johan berharap agar masyarakat tidak mudah terpancing terhadap isu-isu atau pemberitaan yang beredar, ia juga berharap masyarakat lebih berhati-hati dalam menilai kebenaran dari isu atau pemberitaan yang beredar.
“Saya yakin masyarakat Tanjab Barat sekarang lebih cerdas dalam menanggapi isu-isu atau pemberitaan yang tengah berkembang,” pungkasnya.
Sebelumnya penyataan serupa di sampaikan Staf Ahli Kepala Daerah kabupaten Tanjung Jabung Barat Ansori,membantah tentang isu penggalangan dana yang katanya dilakukan Bupati Tanjabbar untuk pernikahan putranya.
"Tidak benar Pak Bupati menyuruh saya mengumpulkan dana ke OPD untuk pernikahan putra beliau,"tegas Ansori, Staf Ahli Bupati Tanjabbar.
Ansori juga tidak mengetahui dari mana isu itu beredar. "Saya terkejut dapat informasi itu, saya aja baru selesai cuti pulang kampung, tiba-tiba ada wartawan nanya hal tersebut,"tegasnya.
Menurutnya, informasi itu adalah tidak benar dan hanya merusak citra bupati.(CR7)
