Pasien Covid-19 Tanjabbar Pertanyakan bukti uji sweb pasien Tepapar Positif Covid-19.

Pasien Covid-19 Tanjabbar Pertanyakan bukti uji sweb pasien Tepapar Positif Covid-19.


liputanJambi.id-TANJABBARAT-Pasien yang Tepapar Positif Covid-19 Tanjabbar Pertanyakan hasil bukti uji sweb.pasalnya,selama ini  pasien tidak pernah melihat atau ditunjukan buktik uji sweb dari Dinkes.

berdasarkan informasi yang dihimpun, dari 104 pasien yang terkonfirmasi positif di Kabupaten Tanjab Barat, tidak ada yang menerima bukti uji swab. Bahkan sebagian pasien yang tanpa gejala, dan rapid tesnya non reaktif, namu di uji sweb hasilnya positif, meskipun pasien tidak menerima bukti medis secara lansung.

Sebagian besar pasien kebingungan, hasilny positif, mereka tidak ada gejala, namun diminta memperlihatkan hasil swabnye tidak diberikan.

sehingga pasien binggung dan menjadi pertanyaan, apakan mereka benar-benar positif covid atau di positifkan. apa mungkin SOPnya memang seperti itu, harus di rahasiakan bukti swabnya.

Juru Bicara Tim Gugus Tugas Tanjab Barat, H Taharuddin yang juga salah satu pasien Covid-19 Tanjabbar di konfirmasi melalui Ponselnya membenarkan jika dirinya tidak menerima bukti hasil uji swab secara tertulis dari medis.

"Saya pribadi juga sejauh ini tidak menerima bukti hasil swabnya secara tertulis. Saya hanya menerima rilis nama dari gugus tugas provinsi," ungkapnya.

Dia mengakui, Jika saat ini Kabupaten Tanjab Barat berada di peringkat dua terbanyak di Provinsin Jambi setelah Kota jambi.

"Yang menerima lansung bukti swabnya adalah dinkes. Saya sendiri saat ini isolasi mandiri di rumah,"tandasnya.

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPRD Tanjab Barat, Ahmad Jahfar meminta pihak terkait untuk transparan. Dan bukti uji swab harus di perlihatkan agar tidak timbul kecurigaan dari masyarakat.

"Jangan sampai masyarakat mencurigai ada suatu permainan karena anggaran untuk pasien covid ini sangat besar," ujarnya.

Harus terbuka, Pasien yang di nyatakan positif wajib mengetahui hasilnya. "Jangan sampai ada kesan mempositifkan masyarakat, hanya untuk mendapat keuntungan pribadi atau dijadikan ajas manfaat bagi  instansi terkait."pungkas politisi Golkar.(CR7)