Tanjab Barat -liputanjambi.id- Hingga hari ini ratusan petani yang tergabung dalam forum masyarakat Teluk Nilau, kecamatan Pengabuan, kabupaten Tanjab Barat, masih menduduki lahan yang berlokasi di area produksi PT WKS.

Aksi ini dilakukan terhitung sejak Senin (18/01) lalu dan hingga saat ini masih bertahan dilokasi.

Aksi warga(red,Petani) ini dipicu lantaran belum adanya penyelesaian dari Tim Terpadu kabupaten Tanjabbar, soal penyelesaian Konflik lahan ditengarai telah berlangsung selama setahun.

Info yang berhasil dihimpun dilapangan, masyarakat yang didampingi KPW STN Provinsi Jambi mendirikan tenda di lokasi lahan sengketa.

ketua forum masyarakat Teluk Nilau Anhar, mengatakan Saat ini pihaknya mengambil sikap untuk menduduki lahan sengketa yang berlokasi di areal kemitraan PT. WKS.

”Benar saat ini kita menduduki lahan ini, karna sampai hari ini tidak ada kejelasan status lahan kami yang terahir sudah berproses sampai ke tingkat timdu, ” kata Anhar.

Dijelaskannya juga, berbagai proses penyelesaian melalui pertemuan dengan pihak eksekutif dan legislatif sudah di lalui. Bahkan menurutnya, proses yang dilalui telah berlangsung selama setahun.

” Semua proses terkait penyelesaian konflik lahan ini sudah kita ikuti, bahkan pertemuan antara pemerintah kabupaten dan warga Teluk Nilau juga sudah kita lakukan, sayangnya apa yang menjadi keinginan warga hingga saat ini belum terealisasi, ” jelasnya.

Disingung soal berapa lama waktu pendudukan lahan tersebut?” ungkapnya Sampai ada kepastian status lahan ini, baik itu oleh Pemkab, maupun keputusan dari timdu, ” tegasnya.

Untuk diketahui, sengketa lahan warga kelurahan Teluk Nilau, kecamatan Pengabuan ini telah bergulir sejak awal Pebruari 2020 lalu.

Ratusan warga mendatang gedung DPRD Tanjab Barat, menuntut pembebasan lahan di areal kemitraan WKS seluas 1.912 hektar. Dari aksi tersebut diketahui, sebanyak 1000 hektar lahan kelurahan Teluk Nilau yang telah dimitrakan oleh 4 kelompok tani ke PT WKS terhitung sejak tahun 2002/2003 silam.

Sayangnya Timdu kabupaten Tanjab Barat, belum berhasil dimintai keterangan terkait lambannya penanganan komplik sosial terkait sengketa lahan ini. (CR7)