TANJAB BARAT, liputan jambi. Id– Pasca aksi demonstrasi yang digelar oleh Aliansi Masyarakat Bersatu Pematang Lumut terkait subkontraktor PT Petrochina, Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Tanjung Jabung Barat bergerak cepat.

Eko Sewelo mengungkapkan perkembang terkini bahwa dialog atau mediasi masih terus berlangsung. Fokus utama adalah mengenai status 22 subkontraktor yang beroperasi di wilayah Tanjab Barat. Dari jumlah tersebut, hanya 8 subkontraktor yang melaporkan keberadaan mereka ke Disnaker Tanjab Barat.

"Sesuai dengan aturan yang berlaku, kami dari Disnaker Tanjab Barat telah menyampaikan dan melaporkan permasalahan ini ke Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Jambi, termasuk juga ke pengawas perusahaan. Nantinya, pengawas perusahaan yang akan menindaklanjuti laporan ini. Tugas kami adalah memberikan informasi," jelas Eko.melalui sambungan telepon pada Kamis (18/9/2025).

Menanggapi pertanyaan mengenai dampak tidak melaporkan diri bagi subkontraktor terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), Eko menjelaskan bahwa tidak ada dampak langsung terhadap PAD. Namun, ia menekankan pentingnya subkontraktor untuk melakukan sosialisasi terkait tenaga kerja dan memberikan informasi lowongan kerja secara transparan.

"Data dari 22 perusahaan ini sudah kami laporkan ke Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Jambi untuk ditindaklanjuti, terutama terkait dengan kelengkapan administrasi yang belum dipenuhi," imbuhnya.

Ketika ditanya mengenai pengawasan yang berada di tangan provinsi, Eko membenarkan hal tersebut. Ia menambahkan bahwa koordinasi antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanjab Barat dan Pemerintah Provinsi Jambi tetap berjalan dengan baik. Namun, Eko menekankan bahwa perusahaan-perusahaan subkontraktor tersebut seharusnya proaktif melaporkan diri sesuai dengan prosedur yang berlaku.(cw)