Liputan Jambi.id-Pasca pelantikan dari 17 Pejabat ASN eselon 2 dan eselon 3 dilingkungan Pemkab Tanjabbar yang dilantik langsung Bupati Tanjabbarat Anwar Sadat ,Senin (16/10/2023) siang di pola kantor bupati tanjabbarat,jadi sorotan publik.

pasalnya,dari sekian ASN yang dilantik dinilai tidak sesuai tupoksi alias kemampuan. Seharusnya pemkab melakukan penempatan PNS dan jabatan seorang hendaknya lihat latar belakang pengalaman kemampuan yang dimiliki individu PNS tersebut. Karena tanpa adanya penempatan yang sesuai dengan bidangnya, maka dapat menimbulkan persoalan dalam birokrasi pemerintahan,"komentar beberapa masyarakat ketika di minta tanggapan oleh Media ini.

"Saran masyarakat Pemkab Tanjabbar harus lebih selektif dalam menempatkan pegawai yang sesuai dengan keahliannya. Karena, kinerja pegawai itu akan maksimal, apabila penempatannya sesuai dengan bidang keahliannya” ucap  publik menyampaikan kritikannya melalui media ini .

Berdasarkan data yang dihimpun ada sejumlah PNS yang bekerja ditempatkan diduga tidak sesuai dengan bidangnya. Padahal, posisi yang dimaksud harus ditempati oleh PNS yang sudah memiliki kemampuan.

Contoh saja asisten satu bidang pemerintahan yang memiliki latar pendidikannya sarjana hukum dan dipercayai oleh Pemkab selama ini untuk Bagian Tata Pemerintahan,Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Bagian Hukum kini di mutasi ke bagian Sekertaris Dewan(sekwan).

Selain penempatan jabatan diduga tidak sesuai bidang atau tupoksinya,publik juga menyoroti banyak posisi jabatan di isi dengan jabatan plt .seolah kesannya pemkab tanjabbarat krisis dengan ASN yang memiliki SDM,padahal jika disaring banyak ASN di lingkungan Pemkab Tanjabbarat yang memiliki kemampuan untuk mengemban tugas tersebut apabila di amanahkan tapi kenyataan pejabat ASN yang dilantik wajah-wajah nya itu saja.

Seperti pelantikan 17 orang ASN kemarin yang terdiri dari eselon ll tersebut, tentunya berapa jabatan kepada OPD terjadi kekosongan.diantaranya Dinas Perizinan, Disnaker, Satpol-PP dan Perikanan serta asisten lll.

Terkait hal itu,berapa pihak memprediksi jabatan tersebut bakal di isi pejabat pelaksana tugas(PLT).

"Ya,sudah bisa di prediksi lah bakal di isi pejabat plt selama ini kita bisa lihat sendiri lah tak lari dari plt"tidak mengerti dan tidak paham juga kita birokrasi tanjabbarat saat ini.perasaan kita menilai kacau,karena pejabat yang dilantik maupun ditempati diduga tidak sesuai dengan peruntukannya.belum lama berapa bulan dari kasih,Kabid langsung di angkat jadi Plt.padahal kalau kita lihat masih banyak pangkat golongan yang lain lebih tinggi," komentar publik.

Menurutnya seperti kekosongan jabatan ,Disnaker,Satpol PP,Perizinan ,Perikanan, dan asisten lll.kenapa tidak langsung ditunjuk dan disampaikan siapa pejabat yang di plt kan.kenapa harus dibiarkan dulu kosong,apa ASN yang lain tidak mampu atau pangkatnya tidak cukup?

"apa memang diduga sengaja ada berapa orang pejabat yang telah disiapkan tapi golongan atau pangkatnya tidak cukup menjelang cukup maka dibiarkan dulu kosong,setelah berapa bulan golongan atau pangkatnya naik maka baru di tunjuk plt,"Kritik publik.

Publik juga mengatakan kenapa harus ada plt sampai merangkap dua jabatan,maka perlu dipertanyakan bagaimana konsistensi dirinya untuk tetap bersikap profesional.

Bukan tidak mungkin akan terjadi pelayanan terhadap masyarakat tidak maksimal. Dalam posisi inilah etika seorang PNS dipertanyakan dan perlu dipertanggung jawabkan, karena sudah selayaknya seorang PNS yang memiliki fungsi sebagai pelayan publik bersikap profesional dan netral. PNS yang terbukti tidak profesional dan tidak netral dalam menjalankan tugasnya dapat dinyatakan melanggar kode etik dan tentu dapat dikatakan sebagai PNS yang tidak beretika.

Sementara terkait hal ini kinerja para wakil rakyat anggota DPRD tanjabbarat patut dipertanyakan, pasalnya berapa oknum wakil rakyat anggota DPRD tanjabbarat di upaya diminta tanggapan tidak ada satupun yang berani angkat bicara semua pilih bungkam dan berbagai macam alasan sampai berita ini di terbidkan.

Terpisah Seketaris Daerah (Sekda) Agus Sanusi selaku Pejabat tinggi ASN di lingkungan Pemkab Tanjabbarat juga pilih bungkam saat di tanya siapa yang bakal mengisi ke kosongan pejabat yang dilantik seperti satpol PP,ketahanan pangan, perizinan dan asisten lll apa kah itu nanti di PLT kan?

Lain halnya kepala dinas BKPSDM Tanjabbarat Gatot , ditanyai siapa yang menempati sejumlah jabatan kepala OPD yang kosong.jawab Gatot ,Nanti di plt jelang lelang jabatan eselon ll,"katanya.

Di tanya kembali apakah sejumlah jabatan tersebut masih kosong, Gatot membenarkan"iya masih kosong,"tuturnya.(CR7)