Menindak Lanjut pengaduan Warga Soal Dana Hibah Fasilitasi Konflik Lahan ,Dewan Gabungan Komisi 1,2 dan 3 Dapat apreasiasi Dari Warga

Menindak Lanjut pengaduan Warga Soal Dana Hibah Fasilitasi Konflik Lahan ,Dewan Gabungan Komisi 1,2 dan 3 Dapat apreasiasi Dari Warga


Tanjab Barat, Anggota DPRD Tanjab Barat gabungan komisi 1,2 dan 3 kemarin kembali menggelar rapat Hearing bersama berapa pihak -pihak terkait.hearing tersebut dengan agenda membahas tentang kisruh penyaluran dana hibah  fasilitasi senilai Rp 22 Miliyar ke masyarakat (kelompok) Tani terkait Konflik lahan 8 Desa di wilayah Ulu yang masuk pengaduannya ke lembaga DPRD Tanjab Barat,Senin(22/1/2024).

Dalam rapat tersebut para wakil rakyat yang diamanahkan masyarakat ini duduk di lembaga DPRD mendapat apresiasi dari berbagai pihak,karena dinilai terbuka tidak berpihak kemana pun hanya semata -mata mencarikan solusi yang terbaik agar kisruh yang terjadi di tengah masyarakat tersebut tidak berlarut-larut dan menimbulkan hal-hal yang tidak dapat diinginkan.

"Kita berikan apresiasi kepada anggota dewan yang hadir dalam rapat tersebut,tidak bisa banyak yang kita sampaikan hanya bisa berikan apresiasi dan ucapan terimakasih serta berikan nilai plus kepada pak Dewan Gabungan Komisi 1, 2 dan 3 yang telah menjalankan tugas dan fungsinya sebagai wakil rakyat dengan baik,"kata warga yang enggan di sebut namanya kepada media ini.

Menurutnya wakil rakyat seperti ini yang harus di dukung dan kita pertahankan,karena mau menyuarakan dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat.lanjutnya jujur selama ini kita sudah suuzon terhadap kinerja oknum wakil rakyat yang selama ini kita dengar oknum Dewan itu hanya (5D) saja.datang,duduk,diam dengar dan duit.

"Jujur dan Terus terang puas kita mendengar kannya apa yang disampaikan anggota DPRD gabungan komisi,terlihat tidak separuh hati mereka membas persoalan tersebut,bahkan memang dikupas habis mulai dari laporan masyarakat yang diduga tidak ketrasparan dalam penyaluran dana hibah kelompok tani sampai awal kronologis penyelesaian konflik lahan ,jumlah uang dari PT DAS, jumlah nama penerima yang seharusnya 200 orang sesuai SK Bupati Tanjabbarat malah di tambah berlebih.tidak hanya itu tim pendamping yang seharusnya hanya 9 orang menjadi 30 orang juga di sentil serta sampai HGU.,"pungkasnya.

Pantauan media ini suasana rapat sangat alot bahkan sempat terjadi ricuh sehingga terjadi berapa kali rapat di scor.Hingga sampai akhir rapat juga belum menemukan titik terang sehingga anggota dewan gabungan komisi 1,2 dan 3 memberikan waktu selama satu bulan kepada pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan di bawah.nanti hasilnya di sampaikan kembali ke DPRD dan apabila tidak ada juga titik temu maka Lembaga DPRD Tanjab barat resmi akan menindaklanjuti merekomendasikan persoalan tersebut ke ranah hukum.

Rapat Hearing awal dipimpin langsung oleh wakil ketua Dewan H. Safril Simamora SH(Ucok Mora) dari politisi PAN.karena ada kegiatan lain palu pimpinan rapat di amanahkan kepada Hamdani SE.dari politisi PDI Perjuangan.

Rapat Hearing komisi ini juga turut di hadiri anggota Dewan dari Politisi Bulan Bintang(PBB) Hasbi, anggota Dewan dari Politisi Golkar H.Hairi, anggota Dewan dari Politisi Demokrat Jamal Darmawan sie dan berapa dewan gabungan komisi lainnya.

Selain gabungan komisi anggota Dewan yang hadir,terlihat juga dari pemkab hadir seperti asisten 1 dan 2,Kadis Perkebunan,kaban Kesbangpol, Camat Tungkal ULU,kepala desa wilayah Ulu, Perwakilan PT DAS,Perwakilan ketua KUD,ketua kelompok tani dan anggota kelompok tani.(CR7)