Tanjabbarat,liputanjambi.id -Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat akhirnya mulai angkat suara terkait polemik proyek pembangunan rehab berat rumah dinas wakil Bupati Tanjab barat yang bernilai Rp 5 Miliar.
Sejak diketahui mencuatnya proyek rehab berat rumah dinas wakil Bupati ke publik ,kini di banjiri kritik,namun proyek tetap dilanjutkan.
Awal diketahui adanya proyek rehab berat rumah wakil Bupati Tanjab Barat ini dalam situs Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) kabupaten Tanjung Jabung Barat 2023 terdapat lelang proyek berupa "Rehab Berat Rumah Dinas Wakil Bupati ". Pagu paket tersebut sebesar Rp 5.000.000.000.00 dan dan nilai harga perkiraan sendiri (HPS) paket sebesar Rp 4.500.000.00.Proyek ini dianggarkan melalui APBD 2023 Dinas Pekerjaan umum dan penataan ruang (PUPR) Tanjabbarat.
Sebelumnya anggota komisi lll yang notabene juga anggota Banggar DPRD tanjabbarat M.Zaki mengaku sempat terjadi perdebatan tentang anggaran proyek Rumdis Wabup tersebut,"ungkap politisi Partai PKB ini.
Kini kembali Hamdani SE,selaku Ketua Komisi III DPRD Tanjab Barat yang notabene juga sebagai anggota Banggar mempertanyakan terkait proyek rehab rumah dinas (rumdis) wakil Bupati Tanjab Barat senilai Rp 5 Miliar tersebut.
Menurutnya, dengan anggaran sebesar itu bukan untuk rehab, karena kalau untuk rehab rumah anggarannya tidak pernah sebanyak itu, apalagi rumah dinas wakil bupati masih layak dipakai dan tahun lalu juga dianggarkan untuk rehab sebesar Rp 1 Miliar.
"Tapi secara aturan memang sudah dilalui, sudah dibahas dan sudah disahkan juga. Cuma waktu pembahasan tidak secara detil satu persatu. Jika kita mengetahui anggaran sebesar Rp 5 miliar itu hanya untuk rehab tentu akan kita pertanyakan. Kita minta RAB nyo, kemarin kita tidak lihat RAB, cuma glondongan," sebutnya.
Dirinya juga menjelaskan jika anggaran Rp 5 miliar itu kebesaran, bahkan melebihi bangunan rumah baru, hanya saja pihaknya tidak mengetahui bentuk atau speknya seperti apa rehab Rp 5 miliar itu.
"Memang itu terlalu besar utuk rehab rumah, banyak keperluan lain yang lebih bermanfaat, rumah dinas itu kan masih layak dipakai, kalau cuma rehab atap bocor mungkin saja, tapi kalau Rp 5 Miliar itu bukan rehab," jelasnya.
Selain itu, kata politisi PDI Perjuangan itu pihaknya juga akan mempertanyakan dengan Dinas bersangkutan seperti apa bentuk rehab Rp 5 miliar itu.
"Kito minta pertanggung jawabannya, karno dak masuk akal rehab Rp 5 miliar, pasti orang bertanya tanya seperti apa bentuk rehab dengan anggaran sebesar itu, tahun kemaren rehab juga dana Rp 1 Miliar," tegas Hamdani dihubungi, Minggu (12/3).
Sementara itu di upaya konfirmasi melalui via WhatsApp pribadinya wakil Bupati (Wabup) dan seketaris Daerah (Sekda) belum ada tanggapan sampai berita ini diterbitkan.(CR7)
