Tanjab Barat- Bidang SDA Dinas PUPR kabupaten Tanjab Barat, bungkam dikonfirmasi soal longsornya proyek normalisasi yang berlokasi di dusun gunung mas, desa Lubuk Terentang, kecamatan Betara.
Kepala bidang sumber daya air dinas PUPR kabupaten Tanjab Barat, tidak merespon saat dikonfirmasi terkait rusaknya pekerjaan proyek normalisasi yang dianggarkan melalui sumber dana APBD kabupaten Tanjab Barat tahun 2023 lalu terkesan bungkam dan tidak merespon keluhan masyarakat.
Terlihat dari cara Kabid Sumber daya air (SDA) Dinas PUPR Kabupaten Tanjab Barat yang notabene juga sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) tidak merespon konfirmasi yang disampaikan media ini melalui via WhatsApp pribadinya, Selasa(23/1/2024).
Hal serupa juga terjadi konsultan pengawas proyek normalisasi yang di tunjuk oleh dinas PUPR untuk membantu melakukan pengawasan selama pekerjaan berlangsung juga tidak merespon ketika di konfirmasi melalui via WhatsApp.
Bungkamnya sejumlah pejabat PUPR yang membidangi proyek ini menguatkan indikasi adanya kecurangan dalam pengerjaan proyek tersebut. Selain lemahnya pengawasan, juga tidak ada ketegas sehingga memicu protes masyarakat.
Hal ini sontak mendapat tanggapan dari berbagai pihak , meminta Bupati dan wakil Bupati Tanjab Barat, untuk mengevaluasi kinerja Kabid SDA Dinas PUPR serta pihak yang terkait dengan proyek tersebut.
" Ini membuktikan dinas terkait tidak respon terhadap keluhan masyarakat, sudah selayaknya pemkab mengevaluasi kinerjanya, terutama bidang yang menangani proyek ini, " pinta warga.
Demikian juga konsultan pengawas dan rekanan yang melaksanakan pekerjaan proyek tidak secara profesional sudah seharusnya diberikan sangsi tegas (beklis) lantaran diduga tidak mampu mendukung program pemerintah Daerah.
" Proyek ratusan juta dikerjakan seperti ini, sudah jelas ini merugikan uang rakyat, " ujarnya.
Terpisah anggota DPRD kabupaten Tanjab Barat, Arifin Siregar yang biasa disapa akrab dan dikenal publik bang Regar ini mengaku sangat menyayangkan serta kecewa melihat hasil pekerjaan proyek normalisasi di kecamatan Betara yang notabene adalah dapilnya.
" Kita sudah bersusah payah berjuang untuk menghadirkan proyek tersebut demi kepentingan masyarakat, kenapa tidak dilaksanakan dengan baik sementara dana yang dikucurkan cukup besar, " kata politisi Partai Amanat Nasional ini.
Dia juga meminta pihak terkait untuk menindak tegas perusahaan yang bekerja tidak profesional sehingga merugikan masyarakat.
" Dinas terkait yakni PUPR jangan diam saja, harus ada tindakan tegas, proyek ini kan menggunakan uang rakyat tentu harus sesuai dengan ketentuan dan teknis yang ada, " tegasnya.
Politisi PAN ini juga mengangku tidak pernah diberi informasi dan tidak mengetahui bahwa ada kegiatan Normalisasi di sungai Betara tersebut sampai saat ini,"tuturnya.
Diberitakan sebelumnya proyek pembangunan normalisasi di Dusun Gunung Mas, Desa Lubuk Terentang RT 07 Kecamatan Betara jadi sorotan, pasalnya proyek yang belum lama rampung di kerjakan dengan menggunakan uang rakyat tersebut kondisinya sudah longsor, Selasa (23/1/2024).
Bedasarkan data yang dihimpun di lapangan proyek Normalisasi yang di anggarkan melalui APBD-P 2023 tahun lalu kurang lebih sebesar Rp 900 juta kini kondisi proyek normalisasi yang di kerjakan rekanan kontraktor sepanjang enam kilo meter tersebut telah mengalami longsor di beberapa titik.(tim)
