Tanjabbarat,-liputanjambi.id-Diduga  dari sekian paket Proyek yang terdiri Terder dan Non tender pada Anggaran APBD 2020 Tanjung jabung barat ada  yang berjalan mulus dan ada pula yang dinyatakan gagal berbagai alasan bahkan ada pula yang sudah dikerjakan.

Meski sebagian proyek tender dan Non tender yang dilaksanakan oleh Pemkab melalui panitia Pokja dan panitia di SKPD dinyatakan berhasil dalam proses lelang, namun belum tentu dalam realisasinya tidak ditemukan masalah.

Hal ini baru ditemukan contoh kecil yang menimbulkan kecurigaan bahwa adanya dugaan aroma permainan atau rekayasa yang dilakukan pihak panitia,seperti  terhadap proses penayangan sejumlah paket dana kecil Non tender kegiatan Dinas Perkim.pasalnya,Update data sebanyak 74 paket Non tender yang ditayangkan melalui portal website resmi LPSE Tanjab Barat baru ditayangkan pada sore Senin (13/4).

Anehnya ,saat ditelaa dipengumuman  melalui portal LPSE Tanjabbarat ternyata tanggal pembuatan dan penayangan lelang proyek Non tender tersebut,waktu pembuatan yang diupload bervariasi antara tanggal 30 Maret hingga 15 April 2020 tidak sinkron.

Sementara (sekda) Seketaris Daerah Tanjung jabung barat Agus sanusi,diminta tanggapan terkait sepeturan persoalan ini melalui ponselnya tidak ada tanggapan sampai berita ini dipublikasikan.

Terpisa Ketua LPSE Tanjab Barat, Reza Pahlevi mengatakan soal penayangan kegiatan non tender tidak memiliki kaitan langsung dengan pihaknya. Seperti kegiatan pengadaan langsung, itu dilakukan oleh tenaga teknis dinas yang bersangkutan yang memiliki sertifikat kelayakan shingga bisa mengakses aplikasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP).

"Kalau non tender itu langsung koneksinya ke LKPP pusat oleh dinas yang bersangkutan. Mereka punya admin dan akses sendiri. Dilakukan oleh orang yang punya sertifikat kelayakan itu," tutur Ketua LPSE Tanjab Barat, Reza Pahlevi, Rabu (15/4).

"Cuma numpang tayang di website LPSE, tetapi tidak ada kaitanya dengan kami," timpalnya.

Sementara, Plt Kadis Perkim Tanjab Barat, Sucipto mengatakan sudah menjalankan proses pengadaan barang dan jasa sesuai aturan hingga upload aplikasi lelang di LPSE Tanjab Barat. Bahkan, Dinas Perkim tetap melanjutkan proses tahapan demi tahapan terkait kegiatan yang sudah ditayangkan di LPSE.

"Proses sudah kita laksanakan. Terkait surat himbauan Pak Seda, kita sudah koordinasi. Tapi nanti kita koordinasi lagi soal teknis dan pelaksananya seperti apa," tutur Plt Kadis Perkim Tanjab Barat, Sucipto didampingi PPK, Junaidi ditemui Rabu (15/4).

Selain itu, ia juga tetap menjalankan tahapan kegiatan pengadaan barang dan jasa dengan pertimbangan untuk menghindari penumpukan pekerjaan sebelum akhir tahun 2020. Pihaknya juga tetap berpedoman pada tujuan pembangunan daerah sesuai RPJMD.

"Pelaksanaan ini bisa memakan waktu tiga bulan. Kita menghindari penumpukan. Karena kita sebenarnya termasuk yang terlambat," paparnya.

"Kita tetap mengedepankan sisi kemanusian. Tetapi, kita juga harus tetap mengacu pada pembangunan sesuai RPJMD," tegas Sucipto.

Disinggung soal kerancuan jadwal peluncuran kegiatan lelang di LPSE, Junaidi beralasan masih akan menanyakan kepada petugas pengadaan jasa. "Kontrak belum bisa kita buatkan. Nunggu nanti petunjuk dari Pak Sekda," timpal Junaidi.(CR7)