liputanJambi.id-Tanjabbarat-Pasangan Calon Bupati Berjargon Berkah ini mampu memukam masyarakat dalam penajaman visi misi di debat publik Pilkada Kabupaten Tanjabbarat 2020 yang diselengarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tanjabbarat,Rabu malam (25/11/20) di gedung pola kantor Bupati.
Selama ini mukin masyarakat bertanya -tanya dan belum memahami tentang visi misi berkah Paslon UAS-HAIRAN.
Pertanyaan masyarakat ini telah dijawab dalam debat kandidat ,UAS-HAIRAN telah menjabarkan visi dan misinya yang berjargon Berkah tersebut.
Pantau liputanJambi.id, Pasangan selogan Berkah ini nampak lancar menjawab segala pertanyaan Panelis yang dipandu oleh mediator sampai pada sesi tanya jawab , terkait program yang diusung.
Mendapat pertanyaan soal oleh mediator tentang insfratruktur ,UAS menjawab dengan lugas dan relavan bahwa .ia sudah berjalan hampir di 114 Desa 20 Kelurahan, katanya ada tiga Kecamatan yang masih jauh tertinggal pertama adalah Kecamatan Seberang Kota, Kecamatan senyerang dan kecamatan pengabuan.
Insyak Allah jika kami di beri amanah maka kita kedepan sudah menghilangkan stigma-stigma yang mengatakan bahwa Pejabat itu,Bupati itu ,pemerintah itu , membangun bukan sesuai dengan kebutuhan tapi membangun sesuai dengan keinginannya.
inilah yang terjadi selama ini oleh karena itu kita berupaya melaksanakan pembangunan yang merata yang berkeadilan, terutama daerah-daerah yang sampai hari ini belum tersentuh insfratruktur nya.
"misalnya kecamatan senyerang dari benasip ke magarukun ,magarukun kec seko ,itu luar biasa.belum lagi kuala betara dan banyak lagi jalan -jalan desa yang sama sampai hari ini belum tersentuh oleh insfraktutur nya,"ucap UAS.
Ke depan yang harus dimiliki oleh pemerintah yang akan datang ialah membangun sesuai dengan kebutuhan bukan membangun sesuai dengan keinginan pemerintah.itu yang terjadi sampai hari ini banyak pembangunan-pembangunan yang terpusat pada satu kecamatan satu desa sehingga pemerataan pembangunan banyak tidak di rasakan oleh masyarakat."jelas UAS.
Ditambahkan duet Calon Wakil Bupati Hairan,bahwa sampai hari ini ada juga mou antara pemerintah Tanjung Jabung Timur dan tanjung Jabung Barat Indragiri hulu dan Hilir.
"bahwa untuk zona perbatasan akan ditemukan dengan jalur yang memang harus dibangun secara maksimal,"timpal Cawabub Hairan.
Lanjutnya,pengoptimalan ini nanti MoU-nya akan kita optimalkan. supaya dapat pengembangan infrastruktur,agar tumbuh ekonomi yang baik di Tanjung Jabung Barat."bebernya.
Kembali di pertanyakan mediator tentang Riset kesehatan Dasar atau tahun 2018 melaporkan bahwa masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Barat masih sulit dalam akses pelayanan kesehatan di mana 74% menyatakan sulit mengakses pelayanan rumah sakit 49% kesulitan mengakses pelayanan Puskesmas dan 60,3% sulit mengakses layanan praktek Mandiri dokter dokter gigi dan bidan.
fenomena ini menunjukkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat masih menghadapi masalah padahal pemerintah sudah meningkatkan capaian peserta jaminan kesehatan atau BPJS."ungkap mediator.
tidak mengulur waktu yang diberikan dengan tegas UAS menjawab bahwa. kita sudah mengeluarkan satu kartu untuk masyarakat yang tidak mampu yang tidak dapat BPJS, Jamkesda dan Jamkesmas.dalam kartu ini ada juga Jampersal nya ,"kata UAS.
"Program ini kita runtuhkan kepada masyarakat yang tidak mampu,kita tahu SKTM dan Jampersal kita dianggarkan hanya Rp 3 Miliar,"ucapnya.
lanjut UAS,kalau kita bagi dengan jumlah masyarakat kita yang berada dibawah garis kemiskinan yang hari ini mencapai kurang lebih sekitar 35.000 jiwa,maka SKTM itu hanya berlaku bisa berjalan dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan itu lebih kurang 3 bulan.
Sedangkan 7 bulan ke depan atau 9 bulan ke depannya tidak ada jaminan kesehatan masyarakat kita yang tidak mendapatkan jaminan BPJS.
"BPJS itu kan bagi orang-orang yang memang dapat memberikan pembayaran,tapi bagi masyarakat kita yang tidak punya kemampuan maka kita harus mampu memberikan solusi bagi mereka,"jelasnya.
kedepan apabila UAS-HAIRAN diberikan amanah tidak ada lagi SKTM. Karena itu terlalu panjang birokrasi nya harus minta surat keterangan RT,kepala desa ,kemudian dibawa ke dinas sosial dan sebagainya.
masyarakat membutuhkan pelayanan yang cepat maka kedepannya kita akan meluncurkan satu kartu jaminan kesehatan daerah yang anggarannya bisa kita anggarkan lebih dari 3 miliar."pungkas cabup UAS.
Ditambahkan Hairan,terkait dengan kesehatan tentu kita juga harus membangun infrastruktur kesehatan itu sendiri mulai permasalahan kesehatan dari dokter dan Rumah dokter yang harus disediakan.
Katanya sampai hari ini ada masyarakat yang tidak mendapatkan akses poscandu itu sendiri.Karena ada infrastruktur jalan yang belum dibangun secara maksimal.untuk mendapatkan itu kita harus melakukan perbaikan."tegas Cawabup Hairan. (CR7)
