Tanjabbarat,liputanjambi.id-Bak bagai benang kusut admistrasi di RSUD Daud Arif Kualatungkal,pasalnya hasil audit Badan pemeriksa keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) perwakilan provinsi Jambi menemukan Rp 1, 8 M pada anggaran di RSUD Daud Arif Kualatungkal 2021 lalu yang diduga bermasalah.

Kini temuan tersebut sudah menjadi konsumsi publik dan terus gelinding bagai bola panas.

Belum kelir temuan BPK RI senilai Rp 1, 8 M ,kini Gaji Dewan pengawas (Dewas) RSUD Daud Arif Kualatungkal pula menjadi sorotan publik dan anggota DPRD Tanjab Barat. Pasalnya,di duga gaji Dewas besar tidak seimbang dengan gaji TKK dan Tenaga medis di RSUD Daud Arif Kualatungkal.

Sementara Suprayogi Syaiful anggota DPRD Tanjabbarat di minta tanggapan hal tersebut mengaku bingung, karena banyak kali pengawas nya. Politisi Golkar ini juga mengatakan,gaji Dewas besar, sementara gaji TKK dan medis yang kerjanya penuh dengan resiko kecil.

"jangan hanya gaji Dewas saja sesuai regulasi gaji tenaga medis dan TKK juga harus dijalan kan sesuai regulasi blud dan uu tenaga kerja, artinya kita minta aturan tersebut sama diberlakukan jangan ada perbedaan anak tiri dan anak kandung,"ucapnya.

Di tegasnya lagi tenaga honor dan medis juga ditegakkan sesuai aturan biar ada asas keadilan.ini Dewas gaji besar,harus adil dan seimbang jam kerja nya.sehinga tidak menimbulkan kecemburuan sosial,"timpalnya.(CR7)