Tanjabbarat-liputanjambi.id-Ketua lembaga swadaya masyarakat Laskar pengawal Negeri (LSM LAPEN) Erwin menilai, Sekda dan Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat ikut bertanggung jawab atas polemik kegiatan dana kelurahan Tungkal empat kota yang diduga telah curi star melaksanakan kegiatan.
"Seharusnya Sekda dan Inspektorat harus cepat tanggap dan respon terkait hal ini.jangan hanya diam,tutup matan dan telinga,"katanya.
Erwin kuwatir apabila hal ini tidak cepat di tindak lanjuti tidak menutup kemukinan bisa menjadi kecemburuan sosial terhadap kelurahan lainya,karena kelurahan yang ada di wilayah Ilir belum ada yang berani melaksanakan kegiatan.karena dana kegiatan belum bisa di cairkan akibat terganjal 4 persyaratan yang harus dipenuhi pihak kelurahan,itu informasi nya.
Menurut dia Akibat tidak ada tindakan yang dilakukan oleh Sekda dan inspektorat dalam polemik ini , polemik ini semakin gelinding bagai bola panas.bahkan menimbulkan berbagai asumsi publik menyoroti dan macam kritikan pedas terhadap kinerja Sekda dan Inspektorat.
Bungkamnya Statement dari sekda dan inspektorat dalam polemik kegiatan ini tentunya menjadi tanya besar,"sebut Erwin.
"Kalau sekda dan inspektorat tidak mau bicara, "Jadi apa fungsi sekda dan inspektorat itu, sementara sudah jelas jabatan sekda dan inspektorat itu memiliki peran strategis," katanya .
Perluh diketahui Sekda dan inspektorat merupakan peran penting dan urat nadi pemerintahan Selain membantu kepala daerah menyusun program pembangunan dan mengkoordinasikan dengan satker, juga menjalankan fungsi pengawasan ," terangnya.
Dia mengatakan, wajar jika pekerjaan yang mengunakan uang negara di kabupaten Tanjung Jabung Barat ini amburadul . Karena tidak ada ketegasan dan respon cepat dalam pengawasan yang dilakukan dari sekda dan inspektorat.
"Sekda dan inspektorat kurang tegas dalam mengambil sikap, kalau salah bilang salah, jangan di tutupi," imbuhnya.
"Kalau di tanya selalu bungkam , itu bukan jawaban . Seolah-olah tidak mempunyai tanggung jawab amanah jabatan yang di emban," katanya menambahkan.
Jangan anggap setiap persoalan itu sepele,ini jelas telah menyalahi kalau hal ini sampai di teruskan pihak keranah hukum terlepas salah benar nya apakah pihak kelurahan yang benar atau pemkab yang benar. Pastinya ini sudah mencoreng Kinerja pemerintah daerah Tanjabbarat dan menjadi Catatan sejarah buruk dimasa kepemimpinan bupati UAS-HAIRAN.
"Jaga nama baik pemimpin kita apa lagi pemimpin kita baru,hendaknya kita sebagai bawahan menjaga itu jangan sampai jabatan pemimpin kita ini menimbulkan persoalan, hargailah dan dukung program beliau dengan baik selama mereka memimpin,"imbuhnya.
Saran Agar persoalan ini tidak meluas dan berlarut, sekda dan inspektorat , hendaknya harus tegas panggil semua pihak terkait."tutupnya.(CR7)
