Tanjabbarat, liputanjambi.id-Terlihat secara kasat mata, pekerjaan proyek pembangunan rehab rumah dinas wakil Bupati, kecamatan Tungkal ILIR, Kabupaten Tanjung Jabung Barat Senilai Rp 5 Miliar terkesan dikerjakan secara tertutup terhadap public.

Mirisnya lagi , Proyek yang bersumber dari APBD Murni Tanjabbarat. Anggaran tahun 2023 melalui DPA kegiatan Dinas PUPR Tanjabbarat itu, papan proyekpun tidak dipasang. Sehingga Diduga proyek minim dilakukan pengawasan oleh konsultan pengawas dan dinas PUPR atau diduga sengaja di biarkan .

Pasalnya,papan proyek yang seharusnya dipasang saat awal pekerjaan di lokasi pekerjaan , Namun tidak terlihat terpasang.

Pantauan media ini dilokasi pembangunan terlihat tertutup rapat oleh pagar seng menjulang tinggi berapa meter dan dijaga Satpol PP. Hal itu mengindikasikan adanya sesuatu yang ditutup-tutupi.

salah seorang masyarakat sekitar saat ditanya tim media mengatakan tidak tahu apa yang dikerjakan.

"tidak tau bang, mereka bikin apa, sebab tak ada papan keterangannya," ujarnya penasaran.

Terpisah Adi Aspandi salah satu tokoh masyarakat Tanjabbarat saat dimintai tanggapan menjelaskan.

"Sangat disayangkan proyek sebesar itu yang menelan dana milyaran tapi terkesan tidak transparan dan ketahui publik, apalagi pekerjaan di lokasi rumah wakil Bupati,maunya berikan contoh yang baik.ini malah sebaliknya memberikan contoh yang tidak baik" tuturnya,Sabtu (18/03/23).

Sementara terpisah hal senada juga di sampaikan Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Jaringan Pemantau Kewenangan (LSM-JPK), Rahmadi Ariyanto, saat dimintai tanggapan terkait proyek tersebut. Dia mengatakan Sangat disayangkan proyek milyaran yang terkesan dikerjakan tidak transparan," tuturnya.

Menurutnya juga, dengan dana sebesar itu semestinya pihak konsultan pengawas dan pengawas dari dinas mesti standbay dilokasi.

"Semestinya pihak konsultan pengawas dan pengawas dari dinas standbay dilokasi sehingga dapat mengetahui apa saja item-item pekerjaan yang tertuang di RAB, "Sehingga tidak ada peluang pihak rekanan untuk bermain atau melakukan kecurangan, salah satunya papan merek yang seharusnya diawal pekerjaan sudah terpasang biar publik tahu, K3 juga harus ada untuk keselamatan pekerja, Direksi kids dan barak kerja juga harus ada," sambungnya.

"Sebab dana proyek tersebut menggunakan uang rakyat bukan uang pribadi, oleh karena itu publik layak tahu, bukan ditutup-tutupi seperti ini," tegasnya. (CR7)