Liputanjambi.id-luarbiasa berkat kerjasama semua pihak OPD terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, akhirnya membuahkan hasil.karena Pemkab Tanjabbarat mampu meraih penghargaan tingkat pratama Kabupaten Layak Anak (KLA) 2021 dari Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA).
Penghargaan yang telah menorehkan dan mengharumkan nama daerah dengan semboyan Serangkuh Dayung Serentak ke tujuan ini merupakan kado perdana di kepemimpinan Bupati Anwar Sadat dan Hairan sebagai bupati dan wakil Bupati Tanjab Barat.
Penghargaan ini diterima langsung oleh Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sadat dengan didampingi oleh Ketua TP- PKK Tanjabbarat Umi Fadhilah dan Kadis P3ap2kb Tanjabbarat M. Yunus.
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga menyerahkan langsung penghargaan tersebut di secara virtual, Kamis (29/7). Kepada seluruh penerima penghargaan, puspayoga memberikan ucapan selamat dan berharap tahun depan bisa lebih baik lagi.
“Penghargaan ini adalah bentuk komitmen Negara untuk menjamin perlindungan anak, termasuk kewajiban pemerintah daerah untuk melaksanakan perlindungan anak,” sebut puspayoga.
Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak terdiri atas lima predikat, yaitu Pratama, Madya, Nindya, Utama dan Kabupaten/Kota Layak Anak.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Tanjabbarat melalui Kabid PPHA Agus Sumantri mengatakan penghargaan yang diterima adalah Pratama, Penghargaan ini menurutnya sebagai bentuk komitmen kepala daerah dalam hal pemenuhan hak anak dan peduli dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak serta dalam hal membangun fasilitas ramah anak.
“Dengan diterimanya penghargaan ini kita berharap peran pihak swasta dan masyarakat untuk membantu pemerintah dan peduli terhadap hak-hak anak. Semoga tahun depan prestasi bisa lebih ditingkatkan,” ujarnya Agus.
Pria yang disapa akrab dan di kenal pulblik Agus ini menambahkan penilaian Kabupaten/Kota Layak Anak 2021 dilakukan dalam empat tahap.
Tahap pertama penilaian mandiri terhadap 24 indikator oleh masing-masing kabupaten/kota secara daring. Yang melakukan penilaian adalah tim yang terdiri dari tim independen dan tim dari kementrian/lembaga terkait yang melakukan verifikasi administrative, verifikasi lapangan secara hybride dan verifikasi final,"tuturnya.
Turut hadir dalam acara tersebut Ketua TP- PKK Tanjabbarat, ketuan DPW, perwakilan GOW, Kabid Sosbud Bapeda Tanjabarat, Forum Anak Daerah Dan Lemaga Swadaya Masyarakat serta tamu undangan lainya.(CR7)
