Tanjab Barat – Ketua DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Hamdani, SE, memberikan tanggapannya terkait isu pemekaran kabupaten Tanjab Barat yang belakangan ini mencuat. Hamdani menekankan pentingnya pertimbangan komprehensif sebelum menyetujui usulan tersebut.

"Kalau itu keputusan pusat, kita sambil menunggu keputusan pusat itu. Kalau memang harus dipecahkan ataupun dimekarkan, mau tidak mau. Kami juga berharap kalau memang aturan tersebut sesuai, maka kami proses, lebih mempercepat pembangunan wilayah ulu," ujar Hamdani.

Politisi PDI-Perjuangan ini juga menyoroti perlunya kajian mendalam terkait dampak pemekaran terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah), kesejahteraan, dan pembangunan masyarakat di wilayah yang dimekarkan.

"Pemekaran daerah adalah isu yang kompleks. Kita harus mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari potensi ekonomi, sosial, budaya, hingga kemampuan fiskal daerah yang baru nanti. Jangan sampai pemekaran justru menimbulkan masalah baru," tegasnya saat ditemui di Gedung DPRD, Minggu (10/8/2025).

Hamdani menambahkan bahwa DPRD akan berhati-hati dalam menanggapi setiap usulan pemekaran.

"Kami akan mendengarkan aspirasi dari semua pihak, baik dari pemerintah daerah, tokoh masyarakat, maupun akademisi. Semua masukan akan kami pertimbangkan dengan seksama," lanjutnya.

Lebih lanjut, Hamdani menjelaskan bahwa pemekaran daerah harus sejalan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat pembangunan.

"Pemekaran bukan hanya soal membagi wilayah, tapi juga soal meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendekatkan pemerintah dengan masyarakat," jelasnya.

Saat ditanya mengenai pengetahuannya tentang isu pemekaran ini, Hamdani mengaku mendapatkan informasi dari rekan media. "(cw)