Liputan Jambi.id - Diduga hasil pengerjaan proyek bayak yang amburadul. Warga meminta DPRD kabupaten Tanjab Barat kroscek langsung kelapangan dan tidak diam dan tutup mata. Sabtu (4/1/2024).

Kesal dan kecewa terhadap mutu dan kualitas hasil pekerjaan proyek pada anggaran APBD dan APBD-P tahun 2024, beberapa pihak menyoroti kinerja fungsi pengawasan dari lembaga legislatif anggota DPRD Tanjab Barat.

Warga meminta agar anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanjab Barat turun gunung cek sejumlah proyek yang telah dilaksanakan melalui uang rakyat dan tidak hanya diam dan terkesan tutup mata.

"Kami minta DPRD sebagai wakil masyarakat punya nyali ungkap kebenaran jangan terkesan macam macan ompong tidak punya taring,turun donk kelapangan jangan turun keluar daerah terus,kroscek langsung pekerjaan proyek yang belakangan diketahui sudah rusak, padahal baru saja di bangun beberapa waktu lalu, " kata warga.

Menurutnya juga, masyarakat menilai banyak proyek pembangunan infrastruktur yang didanai dari APBD dan APB-P tahun anggaran 2024 ini disinyalir banyak yang dikerjakan asal jadi.

“Kita bingung kenapa para wakil rakyat kita yang duduk di lembaga legislatif ini tidak respon dan bertindak dengan tegas kalau seperti ini kinerja fungsi wakil rakyat maka pembangunan di Tanjab Barat tidak akan berkembang, karena mutu dan kualitas pekerjaan asal jadi saja.

" Pekerjaan dikerjakan asal-asalan buktinya proyek puluhan milyar saja dikerjakan sudah banyak yang rusak apa lagi proyek ratusan juta, karena para pengawas proyek pemerintah diduga sudah pada masuk angin,"sebutnya.

Lebih lanjut menurutnya, buktinya seperti pembangunan jalan Rigid Beton di asia,pembangunan sport center, pembangunan jalan aspal di parit lapis dan ini tidak sedikit makan anggaran uang rakyat yang dikelola pemerintah.

" Pekerjaan di tengah kota hasilnya seperti ini apalagi proyek yang di pelosok desa mungkin lebih parah, yang rugi siapa tentunya masyarakat tidak bisa lama menikmati pembangunan tersebut,"ujarnya kepada media.

Selain itu, pihak rekanan juga banyak yang menutupi pekerjaannya. Hal ini terlihat dari tidak adanya papan plang proyek kegiatan dan mencantumkan nilai anggaran.

Terpisah, ketua Aliansi wartawan Indonesia (AWI) Kabupaten Tanjabbarat,Samsul Bahri juga meminta DPRD jangan tutup mata terhadap persoalan yang dikeluhkan oleh masyarakat.

Wakil rakyat harus meresponnya tanpa harus ada laporan secara resmi.

“DPRD harus turun kelapangan untuk memeriksa semua kualitas pekerjaan proyek yang tersebar di wilayah kecamatan kabupaten Tanjung Jabung Barat ." DPRD tentunya harus merespon apa yang menjadi keluhan masyarakat, karena besarnya anggaran APBD dan APBD-P yang digunakan dalam setiap pengerjaan proyek tentu DPRD berhak memantau dan melakukan pengawasan terhadap hasil pengerjaan proyek," ujarnya.

Terpisah ketua DPRD Tanjab Barat dari fraksi PDIP Hamdani,SE.mengatakan seharusnya anggota dewan komisi lll harus tanggap terkait keluhan masyarakat soal hasil pengerjaan proyek 2024.

Selain itu ketua DPRD juga menyoroti kinerja Konsultan pengawas.

"Kalau pekerjaan proyek tidak maksimal jangan di cairkan dulu 100 persen kalau sudah di perbaiki baru di bayar 100 persen," sorot ketua DPRD Hamdani.(CR7)