TANJAB BARAT, LIPUTAN JAMBI.id– Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menggelar forum Ekspose dan Analisis Ekonomi Kabupaten Tanjung Jabung Barat Suatu Perspektif bersama para profesor dari Universitas Jambi (UNJA). Kegiatan bertujuan memperkuat kebijakan pembangunan daerah berbasis kajian ilmiah dan bukti empiris (evidence based policy), berlangsung di Ruang Rapat Lantai III Bappeda pada Rabu (21/1/2026).
Acara dibuka langsung oleh Bupati Tanjung Jabung Barat Drs. H. Anwar Sadat, M.Ag., dengan dihadiri Sekretaris Daerah, para Asisten Pemerintah, kepala OPD, camat se-Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dosen dan mahasiswa IAI An-Nadwah Kuala Tungkal, serta undangan lainnya. Sejumlah profesor dan akademisi ekonomi dan pembangunan dari Tim Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UNJA juga turut hadir untuk memaparkan hasil kajian terkait kondisi dan potensi ekonomi daerah.
Dalam sambutannya, Bupati Anwar Sadat menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan akademisi dalam menyusun kebijakan publik, khususnya dalam menghadapi tantangan efisiensi anggaran dan tuntutan pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat.
“Kebijakan dan program pemerintah harus berbasis ilmu pengetahuan dan kajian akademik. Program tanpa dasar ilmiah dan akademik akan berisiko tidak tepat sasaran dan tidak memberi dampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa forum ini menjadi momentum strategis untuk merumuskan arah pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat periode 2026–2030, termasuk dalam penyusunan APBD murni maupun APBD perubahan. Masukan dari para profesor diharapkan menjadi dasar perencanaan anggaran yang lebih terarah, tematik, dan berkelanjutan.
Beberapa isu prioritas yang dibahas antara lain penurunan angka stunting, pengentasan kemiskinan, peningkatan pendapatan masyarakat, serta optimalisasi sektor unggulan seperti pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Kabupaten Tanjung Jabung Barat dinilai memiliki posisi strategis sebagai jalur distribusi hasil bumi ke berbagai daerah bahkan hingga pasar internasional.
“Selama ini kita menjadi jalur lintasan hasil bumi dari daerah lain. Ke depan, potensi lahan dan hasil pertanian lokal harus dimaksimalkan agar nilai ekonomi dinikmati langsung oleh masyarakat Tanjung Jabung Barat,” tambahnya.
Forum ini juga menyoroti pentingnya pembangunan berkelanjutan agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi memberikan efek domino yang berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah berharap hasil kajian dan rekomendasi para akademisi dapat memperkuat argumentasi pemerintah dalam pembahasan anggaran bersama DPRD maupun pemerintah pusat.
“Dengan analisis ilmiah dan akademik yang komprehensif, kebijakan dan anggaran yang kita ajukan akan lebih efektif, terukur, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegas Bupati.
Mengawali pemaparan, Prof. Dr. Drs. Zulgani, M.P., menjelaskan bahwa Kabupaten Tanjung Jabung Barat dipilih karena memiliki potensi besar sekaligus tantangan pembangunan yang kompleks. Ia menegaskan peran perguruan tinggi harus hadir langsung di daerah untuk membaca persoalan nyata dan menawarkan solusi.
Dalam paparannya, Prof. Zulgani mengidentifikasi tiga tantangan utama pembangunan daerah, yakni lingkungan, ekonomi, dan teknologi. Dari sisi lingkungan, tantangan meliputi deforestasi, pencemaran pesisir, dan meningkatnya emisi karbon akibat alih fungsi lahan. Dari aspek ekonomi, struktur perekonomian masih didominasi sektor primer dengan keterbatasan infrastruktur dan akses pasar. Sementara di bidang teknologi, masih terdapat kesenjangan digital, rendahnya literasi digital, serta minimnya nilai tambah produksi.
Untuk menjawab tantangan tersebut, ia mendorong integrasi tiga pilar pembangunan yaitu ekonomi hijau, digitalisasi, dan berkelanjutan. Sejumlah program ekonomi hijau diusulkan mulai dari rehabilitasi mangrove, pemanfaatan energi terbarukan, pengembangan ekowisata, hingga penguatan bank sampah, dengan dukungan investasi dari berbagai sumber.
Prof. Zulgani juga menekankan pentingnya menjadikan Sustainable Development Goals (SDGs) sebagai dasar penyusunan APBD, mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya berdampak pada penurunan kemiskinan. Ia mendorong hilirisasi dan peningkatan nilai tambah lokal melalui pengembangan industri pengolahan, peningkatan keterampilan tenaga kerja, dan penguatan UMKM.
Ia menilai tantangan terbesar adalah menurunkan kemiskinan dan pengangguran di tengah keterbatasan APBD dan pengetatan kebijakan fiskal. Sumber pertumbuhan ekonomi daerah berasal dari lima sektor utama yakni pertanian, pertambangan, jasa perusahaan, industri pengolahan, dan perdagangan. Namun, lemahnya nilai tambah membuat daerah lebih banyak menjadi jalur lintasan sementara keuntungan dinikmati pihak luar.
Sementara itu, Prof. Dr. Johanes Simatupang, S.E., M.Si., dalam pemaparannya menyoroti pentingnya pendekatan mikro dalam pembangunan daerah, khususnya dalam pengelolaan destinasi wisata mangrove Pangkal Babu di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Ia menilai Pangkal Babu merupakan contoh nyata potensi wisata berbasis alam yang telah berjalan, namun masih menghadapi tantangan serius, terutama akibat faktor lingkungan dan lemahnya sinkronisasi kebijakan.
Menurutnya, Pangkal Babu sudah menjadi destinasi wisata aktif dan mulai memberikan kontribusi pendapatan daerah, meski nilainya masih terbatas. Namun, kawasan ini rentan terdampak pasang laut yang merusak infrastruktur seperti titian kayu, sehingga membutuhkan desain pembangunan yang adaptif terhadap kondisi alam, termasuk peninggian jalur dan penggunaan material yang lebih tahan.
Ia menjelaskan bahwa pengelolaan kawasan telah diarahkan pada tiga zonasi, yakni zona wisata, konservasi, dan hortikultura, yang diperkuat melalui peraturan desa serta peran aktif komunitas lokal. Saat ini, pengelolaan wisata Pangkal Babu melibatkan komunitas masyarakat yang menjalankan berbagai fungsi, mulai dari tiket, transportasi, hingga usaha kecil di kawasan wisata.
Namun demikian, dukungan politik dan kebijakan dinilai masih belum optimal. Anggaran yang tersedia dinilai belum sebanding dengan kebutuhan revitalisasi kawasan, terutama untuk menjaga keberlanjutan lingkungan mangrove yang memiliki fungsi ekologis penting sebagai penahan abrasi dan penyerap karbon.
Ia juga menyoroti lemahnya nilai tambah ekonomi akibat minimnya hilirisasi dan rendahnya efek pengganda ekonomi. Ia mencontohkan banyak komoditas lokal, termasuk hasil pertanian dan perikanan, yang dijual dalam bentuk mentah sehingga keuntungan lebih besar justru dinikmati daerah lain.
Selain itu, ia mengingatkan potensi konflik kewenangan antarinstansi dalam pengelolaan kawasan mangrove, perbedaan data spasial, serta tumpang tindih perizinan yang dapat menghambat pembangunan. Karena itu, ia mendorong sinkronisasi regulasi, penggunaan data bersama, serta sistem perizinan terpadu satu pintu.
Sebagai rekomendasi, Tim Ekonomi FEB UNJA menekankan pentingnya perencanaan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang berbasis isu lokal, penguatan peran komunitas, pendidikan konservasi mangrove, serta pembangunan yang implementatif dan realistis. Ia juga mengajak perguruan tinggi dan mahasiswa untuk terlibat langsung dalam aksi nyata, seperti penanaman mangrove berbasis masyarakat.
“Kuncinya adalah implementasi. Jangan hanya perencanaan di atas kertas, tetapi aksi nyata yang melibatkan komunitas lokal,” tegasnya.
Ia menutup paparannya dengan menegaskan bahwa keunggulan mikro Tanjung Jabung Barat terletak pada kemampuan mengelola kawasan mangrove secara berkelanjutan, karena potensi tersebut tidak dimiliki banyak daerah lainnya. (Cw)
