liputanJambi.id-Tanjabbarat-Persoalan sisa pembayaran proyek pembangunan mes Jogja milik pemerintah kabupaten Tanjung Jabung barat yang dikerjakan pihak kontraktor terus gelinding bagai bola panas. Pasalnya, hingga kini belum menemui titik terang penyelesaiannya.

Akibat lambannya tindakan yang dilakukan tim TAPD dalam penyelesaiannya, akhirnya persoalan ini semakin panas karena telah menjadi konsumsi publik. Sehingga berbagai macam kritikan mengalir dan menyoroti kinerja tim TAPD Tanjab Barat khususnya kinerja Sekertaris daerah (Sekda) Tanjab Barat Agus Sanusi.

Statement atau penyataan sekda yang mengatakan tidak tahu ini mengundang reaksi dan sorotan berbagai pihak.

Salah satunya seperti ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM PETISI ) Tanjabbarat Syarifuddin AR, menangapi bahasa sekda yang dinilai banyak tidak tahu, ketimbang tahu. "Jadi apa fungsi sekda itu, sementara sudah jelas jabatan sekda itu memiliki peran strategis," kata dia.

Perluh diketahui Sekda merupakan jabatan karir tertinggi bagi seorang pegawai negeri sipil. Selain membantu kepala daerah menyusun program pembangunan dan mengkoordinasikan dengan satker, seorang sekda menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan, pembinaan administrasi dan pembinaan terhadap aparatur daerah dan menjalan tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah," terangnya.

Dia mengatakan, wajar jika sistem keuangan daerah amburadur. Karena menurutnya banyak pelaksanaan kegiatan fisik mubazir dan mangkrak hasil pekerjaan yang dilaksanakan rekanan.

"Sekda kurang tegas dalam mengambil sikap, kalau salah bilang salah, jangan di tutupi," imbuhnya.

"Kalau di tanya selalu tidak tahu dan bigung, itu bukan jawaban seorang sekda. Seolah-olah tidak mempunyai tanggung jawab amanah jabatan yang di emban," katanya menambahkan.

Jangan anggap setiap persoalan itu sepele, kalau hal ini sampai di teruskan pihak kontraktor keranah hukum terlepas salah benar nya apakah kontraktornya yang benar atau pemkab yang benar. Pastinya ini sudah mencoreng kinerja tim TAPD Tanjabbarat dan menjadi Catatan sejarah buruk akhir tahun dan masa kepemimpinan pak bupati.

"Jaga lah nama baik pak bupati,apa lagi pak bupati kita mau berakhir masa jabatannya,hendaknya kita sebagai bawahan menjaga itu jangan sampai di akhir jabatan Bupati kita ini menyisakan persoalan, hargailah pengabdian beliau selama ini,"imbuhnya.

Sarannya Agar persoalan ini tidak meluas dan berlarut, sekda selaku karir jabatan tertinggi ASN di lingkungan Pemkab Tanjabbarat yang notabenenya juga selaku ketua tim TAPD, hendaknya harus tegas panggil semua pihak terkait  untuk mencarikan solusi dan jalan keluar permasalahan ini."tutupnya.(CR7)