Tanjabbarat,liputanjambi.id-Lembaga Swadaya Masyarakat Peneliti Anti Korupsi (LSM Petisi) Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi Menyoroti temuan pemkab tanjabbarat membengkak.
Menurut LSM Petisi, banyaknya temuan dari BPK - RI dari hasil pemeriksaan, seolah tidak berimbas dan tidak memberikan efek jera bagi pemerintah daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.Diduga tidak Profesionalnya BPK - RI dalam menjalankan tugasnya.
"Kita mempertanyakan kinerja BPK - RI Jambi dan beharap pihak KPK -RI agar menindaklanjuti hal tersebut,khusus Tim Auditor BPK - RI Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.temuan yang di dapati dari pihak BPK RI perwakilan Jambi sejak tahun 2021 hingga 2022 Puluhan milyaran rupiah,kok kenapa Kabupaten Tanjung Jabung Barat masih mendapatkan WTP dan kita minta lembaga KPK -RI menelusuri hal ini " Pinta Safrudin,
Ketua LSM Petisi. Berdasarkan catatan, temuan yang telah di dapati BPK - RI Terkhusus Koordinator Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat diantaranya; Temuan Honorium senilai 18 Milyar Rupiah, Temuan Subsidi pada PDAM senilai 7 Milyar.
"kita berharap pihak lembaga KPK -RI Agar menindaklanjuti menelusuri kinerja BPK RI perwakilan Jambi ini, terkhusus korwil kabupaten Tanjung Jabung Barat." Tegas Safrudin.
Sementara terpisah terkait temuan tersebut Bupati Anwar Sadat dan wakil Bupati Hairan di upaya konfirmasi tidak memberikan tanggapan malah pilih bungkam,sampai berita ini diterbitkan.(CR7)
