Liputanjambi.id- Bupati Tanjung Jabung Barat Drs. H. Anwar Sadat, M. Ag, menghadiri Video Conference,dengan Direktorat kordinasi dan supervisi wilayah 1 KPK,melalui acara Monitoring dan Evaluasi Tindaklanjut Progress Monitoring Center For Prevention (MCP) serta Monitoring Evaluasi (Monev) Tematik terkait Penertiban/Penyelamatan Aset, Optimalisasi Pajak Daerah dan Vaksinasi Tahun 2021,di ruang pola utama Bupati,Selasa(24/9/21).
Kasatgas 1 Pencegahan Wilayah 1 KPK RI Bapak Maruli Tua menyampaikan capaian MCP berdasarkan hasil laporan pada aplikasi jaga.id, sebutnya Pemkab Tanjung Jabung Barat telah memenuhi progres sebesar 37,08 % yang berada pada zona kuning. Untuk dana korsupgah sebesar 73,8 % dan untuk dana desa sekitar 40 %.
dijelaskannya pencegahan korupsi ini menjadi penilaian pemberian dana insetif daerah (did). Aspek terendah ada pada Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dan ini yang akan menjadi bahan evaluasi.
“Ini masalahnya mau atau tidak bukan mampu atau tidak mampu Diharapkan jangan sampai ada dokumen-dokumen yang tidak diupload dan bukan hanya sekedar ada SK atau Perbup tetapi juga harus diimpelmentasikan sebab yang paling minimal adalah efektif bukan hanya output,” tandasnya.
Sementara Bupati Tanjung Jabung Barat Drs H.Anwar Sadat dalam pemaparannya menjelaskan adanya koordinasi yang masih belum sinkron antar OPD dalam rangka penajamanan tugas dan fungsi dan kelengkapan dokumen yang diperlukan yang belum terdata secara akurat.
Kecepatan untuk merespon dalam rangka membuka even investasi dalam kondisi pandemi ini harus dipercepat di tiga belas kecamatan.
“ada sebelas kecamatan yang sudah tapi belum terealisasi dan ini juga harus kita respon secara cepat dalam rangka membuka even investasi dan lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang terdampak covid,” ujar Bupati.
Bupati Anwar Sadat menambahkan pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat di delapan area beberapa bulan terakhir dalam rangka pengawasan langsung dan intervensi terhadap beberapa OPD dinilai lambat dan belum terlihat kinerjanya.
Bupati juga mengakui pihak BKPSDM belum melakukan evaluasi dan analisis kebutuhan pegawai fungsional yang mestinya harus dilakukan secara berkala dalam rangka untuk memberikan layanan pekerjaan dan kebutuhan dalam rangka mempercepat penyerapan anggaran dan lain sebagainya.
“Inspektorat kita harus intens melakukan optimalisasi dan peran aktif terutama pada anggaran dan itu sudah cukup. Tinggal dua komponen lagi yaitu kompetensi dan SDM. Saya kira cukup inspektorat yang menjadi mata dan telinga bagi KPK dan insya allah kami akan optimalkan ini semaksimal mungkin sehingga kita dapat selalu melakukan pengawasan yang optimal,” tegas Bupati.
Bupati menyampaikan terimakasih terutama kepada satgas pencegahan KPK. Dirinya berharap mudah-mudahan mcp ini terus diupayakan semaksimalkan mungkin dan memberikan evaluasi kepada kepala daerah untuk dapat melihat seberapa jauh capaian yang sudah dihasilkan dan berapa banyak yang perlu untuk dibenahi.
Beliau menyampaikan akan berlari cepat terutama ditengah kondisi pandemi dimana selaku ketua satgas covid lebih banyak terkonsentrasi pada penanganan covid di tanjung jabung barat yang kadang berada di zona merah dan orange.
“Sekali lagi kerjasama ini cukup efektif dan efisien bagi bupati dalam rangka untuk selalu melihat proses percepatan dan indikator-indikator capaian program atau pembangunan. kita sangat objektif untuk pengisian jabatan dan diharapkan yang mampu mendukung visi dan misi pemerintah,” tutupnya.
Turut hadir dalam acara tersebut,Sekretaris Daerah, Kepala Inspektorat, Kepala OPD , Kepala Bagian, dan Kejari Tanjab Barat serta perwakilan BPN.(CR7)
