Tanjab Barat- Rencana pembangunan gedung pemerintah daerah (Pemda) senilai Rp1 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2025 menuai sorotan.

Proyek ini dianggap kurang prioritas, terutama mengingat kondisi anggaran APBD 2026 yang diperkirakan akan mengalami efisiensi.

Selain pembangunan gedung Pemda, alokasi anggaran untuk perencanaan rehabilitasi berat kantor bupati senilai Rp300 juta juga menjadi perhatian. Kedua proyek ini muncul di tengah kondisi anggaran APBD tahun 2026 di potong.

"Di satu sisi, kita memahami pentingnya infrastruktur yang memadai untuk pelayanan publik. Namun, di sisi lain, kita juga harus realistis dengan kondisi keuangan daerah," ujar Ketua LSM LP2DP Tanjabbar Muhktar AB,Sabtu (11/10) saat diminta tanggapan oleh media.

Muhktar juga menilai bahwa pembangunan gedung baru dan rehabilitasi kantor bupati bukanlah prioritas utama saat ini. Dia juga berpendapat bahwa anggaran tersebut lebih baik dialokasikan untuk sektor-sektor yang lebih mendesak, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.

"Kami merasa pembangunan ini kurang tepat sasaran. Lebih baik uangnya digunakan untuk memperbaiki jalan-jalan rusak atau meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan" Tambahnya.

Terkait hal ini pemerintah daerah sendiri belum berhasil untuk memberikan keterangan resmi terkait kontroversi ini. Namun, diharapkan pemerintah dapat memberikan penjelasan yang transparan dan akuntabel kepada publik mengenai urgensi dan manfaat dari proyek-proyek tersebut.

Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik. Pemerintah daerah diharapkan dapat mendengarkan aspirasi masyarakat dan mengambil keputusan yang terbaik untuk kepentingan seluruh masyarakat Tanjabbar. (Cw)