Tanjabbarat,liputanjambi.id- Dua Tahun Anggaran rumah dinas wakil Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat di renovasi, tidak sedikit anggaran APBD tersedot mengalir ke rumah dinas wakil Bupati ini.
Sebelumnya hampir kurang 1 M anggaran APBD 2022 tersedot di rumdis Wabup ini dengan judul kegiatan Proyek perluasan rumah dinas Wakil Bupati (Wabup) Tanjung jabung Barat (Tanjabbar). kini pada anggaran APBD Murni 2023 kembali di anggarkan Rp 5 M dengan judul kegiatan rehab berat rumah dinas wakil Bupati .tentunya hal ini menjadi sorotan publik .karena proyek yang dilaksanakan dianggap tak berorientasi pada skala prioritas.
Seperti disampaikan Adi Aspandi ,SH.selaku pemerati pembangunan menganggap, rehab rumah dinas tersebut terkesan dipaksakan.
”Apalagi katanya , masa jabatan wakil bupati sudah tak lama lagi. Harusnya dana pembangunan rehab rumah dinas tersebut bisa dialihkan untuk program lain yang asas manfaatnya lebih dirasakan oleh masyarakat tanjabbarat.
“Seharusnya sebagai pemimpin berpikir lebih profesional lagi jangan hanya sekedar politik. Mana yang masuk kategori skala prioritas. Kesannya sekarang sesuka hati. Orientasi nya jadi seperti itu sekarang,”ungkap Adi.
Menurut Adi anggaran Rp 5 M itu,sama juga bangun satu unit rumah mewah dan dengan anggaran sebesar itu apa saja item yang dikerjakan sementara kita ketahui pondasi sudah ada dan sebagian bahan material juga kita nilai masih bagus.
,"emang berapa persen sih kerusakan rumah dinas Wabup itu sampai habiskan Rp 5 M,"tandasnya.
Untuk diketahui, kegiatan pembangunan rehabilitasi rumah dinas Wabup Tanjab Barat ini telah menghabiskan anggaran APBD Senilai Rp 6 Miliar, tahun 2002 Rp 1 Miliar dan Tahun 2023 Rp 5 Miliar, dan akan berkelanjutan di tahun APBD-P mendatang.
Sebelumnya Proyek di anggaran 2022 lalu dikerjakan oleh CV fariz jasa contractor dan di tahun 2023 ini dikerjakan oleh CV Tri Putra Cont dan pengawasan CV Asta Wiguna Konsultan, anggaran pengawas rumdis Wabup Tanjab Barat ini senilai Rp 140 juta.
Sementara Anggota Komisi III DPRD Tanjabbar, M. Zaky dikonfirmasi wartawan apakah proyek tersebut merupakan skala prioritas atau bukan. Zaky menjelaskan sudah melalui proses pembahasan sebelum masuk DPA.
"Sempat juga jadi perdebatan karena perhitungannya kalau dilakukan rehab terus setiap tahunnya tidak menyelesaikan masalah, tapi kami tidak tau juga secara tekhnisnya, itu yang paham Dinas PUPR dan Bappeda," jelasnya. Lebih Lanjut dikatakan Zaky, berdasarkan keterangan Dinas PU dan Bappeda, Wabup selalu mengeluhkan rumah dinas yang bocor, sehingga dilakukan rehab berat. "Sebenarnya bukan rehab berat, itu bangun baru. secara tekhnis perencanaan di PU, dan PU juga sdah berani bertanggung jawab scara tekhnis," katanya.
Zaky juga menjelaskan, sebenarnya anggara rehab untuk rumdis wabup itu totalnya Rp 8 M.bukan Rp 5 miliar .karena ada yang harus di prioritaskan maka anggaran nya di kurangi menjadi Rp 5 Miliar,"jelas politisi partai PKB ini.
Sementara Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat belum berhasil untuk di konfirmasi terkait hal pembangunan rumdis tersebut.(CR7)
