PAW Kepala Desa Melampaui Waktu, Kemendagri Jelas Tidak Sama dengan Penundaan Pilkades

- Redaksi

Jumat, 30 Januari 2026 - 18:57 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA – LIPUTANJAMBI.ID – Pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menjelaskan bahwa kebijakan penundaan yang pernah disampaikan berkaitan dengan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) tidak dapat diterapkan pada Pengisian Jabatan Wakil (PAW) Kepala Desa, yang kini dinilai telah melampaui batas waktu pelaksanaannya di Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar).

Penjelasan ini disampaikan dalam pertemuan dan dialog antara Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Tanjabbar beserta beberapa anggota komisi, tenaga ahli, Bagian Hukum, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) dengan Kemendagri pada Kamis (29/1/2026).

Pertemuan tersebut digelar untuk membahas polemik pelaksanaan PAW Kepala Desa yang telah melewati batas waktu enam bulan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 65 Tahun 2017 dan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2023.

“Kebijakan penundaan yang pernah kami sampaikan sebelumnya khusus untuk Pilkades, bukan untuk penundaan PAW Kepala Desa,” jelas pihak Kemendagri dalam kesempatan itu.

Untuk menghindari perbedaan tafsir serta memberikan kepastian hukum bagi pemerintah daerah dan masyarakat desa, Kemendagri meminta agar Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjabbar mengajukan surat resmi untuk memperoleh penegasan tertulis terkait pelaksanaan PAW tersebut.

Ketua Komisi I DPRD Tanjung Jabung Barat, H. Asek,menegaskan bahwa langkah pengajuan surat resmi perlu segera dilaksanakan dan pihak komisi berkomitmen mengawal seluruh prosesnya agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

Terkait polemik proses PAW Desa Teluk Ketapang, Kecamatan Senyerang yang kini menjadi perhatian khusus, muncul kekhawatiran apakah proses yang telah dilaksanakan akan terancam batal. Ketua Komisi I DPRD Tanjab Barat, H. assek mengatakan kemungkinan hal tersebut bisa terjadi sesuai penjelasan dari pihak Kemendagri tidak hanya di Desa Teluk Ketapang saja melainkan semua desa yang telah melaksanakan proses PAW.

“Tentunya sesuai apa yang disampaikan pihak Kemendagri tersebut, kemungkinan bisa batal,” ujar politisi dari Partai Gerindra ini saat dikonfirmasi. (Cw)

Berikan Pendapatmu Terkait Berita ini!

Berita Terkait

Menanggapi Kisruh Perekrutan Tenaga Kerja MBG, Begini Penjelasan Humas Dapur MBG
MBG DI TANJAB BARAT MENDAPAT RESPON POSITIF, NAMUN TRANSPARANSI REKRUTMEN DIPERTANYAKAN
Dugaan Keracunan MBG di Sekernan: Puluhan Anak Sekolah di Muaro Jambi Dilarikan ke Rumah Sakit
Permasalahan Listrik Tanjabbar Ditekankan Wabup Katamso dalam Musda Partai Golkar
Permasalahan Listrik Tanjabbar Ditekankan Wabup Katamso dalam Musda Partai Golkar
“Loyalitas Kader adalah Fondasi” – Sufrayogi Saiful Resmi Pimpin Golkar Tanjabbar 2025-2030
Program Kesejahteraan Sosial Jadi Fokus Audiensi Tanjab Barat dengan Kemensos
Wabup Katamso Apresiasi Penganugerahan Gelar Adat Melayu Kepada Forkopimda Jambi
Berita ini 89 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 1 Februari 2026 - 11:31 WIB

Menanggapi Kisruh Perekrutan Tenaga Kerja MBG, Begini Penjelasan Humas Dapur MBG

Sabtu, 31 Januari 2026 - 12:53 WIB

MBG DI TANJAB BARAT MENDAPAT RESPON POSITIF, NAMUN TRANSPARANSI REKRUTMEN DIPERTANYAKAN

Jumat, 30 Januari 2026 - 18:57 WIB

PAW Kepala Desa Melampaui Waktu, Kemendagri Jelas Tidak Sama dengan Penundaan Pilkades

Jumat, 30 Januari 2026 - 18:49 WIB

Dugaan Keracunan MBG di Sekernan: Puluhan Anak Sekolah di Muaro Jambi Dilarikan ke Rumah Sakit

Jumat, 30 Januari 2026 - 18:20 WIB

Permasalahan Listrik Tanjabbar Ditekankan Wabup Katamso dalam Musda Partai Golkar

Jumat, 30 Januari 2026 - 17:49 WIB

“Loyalitas Kader adalah Fondasi” – Sufrayogi Saiful Resmi Pimpin Golkar Tanjabbar 2025-2030

Rabu, 28 Januari 2026 - 17:23 WIB

Program Kesejahteraan Sosial Jadi Fokus Audiensi Tanjab Barat dengan Kemensos

Rabu, 28 Januari 2026 - 17:13 WIB

Wabup Katamso Apresiasi Penganugerahan Gelar Adat Melayu Kepada Forkopimda Jambi

Berita Terbaru