Diduga Oknum Anggota Dewan Kelola MBG, Fungsi Pengawasan DPRD Dipertanyakan

TANJAB BARAT, LIPUTANJAMBI.ID – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Tanjung Jabung Barat kembali menjadi sorotan publik. Selain isu terkait kelengkapan izin Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan Surat Layak Huni Sehat (SLHS), kini beredar informasi adanya dugaan keterlibatan oknum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat dalam pengelolaannya.

Berdasarkan informasi yang berkembang, oknum legislatif tersebut diduga memiliki dan mengelola dapur MBG di beberapa wilayah. Lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, (SPPG) yang tersebar di sejumlah kecamatan diduga dikelola oleh anggota DPRD tersebut bekerja sama dengan mitra dari sebuah yayasan.

Terpisah diminta tanggapan hal tersebut, salah satu tokoh masyarakat Kualatungkal, Mukhtar AB, menilai jika dugaan keterlibatan anggota legislatif itu terbukti benar, hal ini memunculkan pertanyaan besar mengenai integritas serta fungsi pengawasan yang seharusnya dijalankan oleh lembaga legislatif.

“Memang tidak dilarang secara mutlak, namun jika kita lihat kembali fungsi pengawasan yang ada pada DPRD, sudah sangat jelas bahwa anggota DPRD tidak diperbolehkan secara langsung mengelola proyek yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),” ujar Mukhtar.

Ia menegaskan, DPRD merupakan lembaga legislatif yang bertugas membuat peraturan daerah, mengesahkan anggaran, dan mengawasi jalannya pemerintahan atau eksekutif.

“Jika anggota DPRD juga ikut mengelola, hal ini tentunya menimbulkan konflik kepentingan dan dapat mengganggu independensi serta fungsi pengawasan mereka. Masa iya wasit jadi pemain,” tegasnya.

Mukhtar pun berharap Badan Gizi Nasional (BGN) Pusat dapat turun tangan dan melakukan pengecekan kembali terhadap sejumlah dapur MBG yang berada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Hingga berita ini diturunkan, pihak yang diduga terlibat belum dapat dikonfirmasi maupun dimintai klarifikasi. Begitu juga dengan Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Tanjung Jabung Barat yang hingga saat ini belum berhasil dihubungi untuk memberikan tanggapan terkait dugaan keterlibatan oknum anggota dewan dalam pengelolaan dapur MBG tersebut.(Tim)