Menanggapi Temuan BPKP Proyek Pintu Air Senilai Rp 700 Juta Lebih , Pengamat: Kontraktor yang Merugikan Negara Harus Dikenai UU Tipikor

- Redaksi

Rabu, 4 Februari 2026 - 13:22 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

TANJAB BARAT, LIPUTAN JAMBI.ID – Pengamat hukum dan pemerintahan Heri Abdullah, SH, menegaskan bahwa kontraktor yang terbukti merugikan keuangan negara dalam proyek pemerintah tidak boleh hanya diberikan sanksi pengembalian uang juga di blacklist, melainkan harus dikenai tuntutan pidana berdasarkan Undang-Undang (UU) tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Pernyataan ini disampaikan pemuda Tanjung Jabung Barat yang merupakan lulusan magister ilmu hukum ketika diminta tanggapan media pada Rabu (4/2/2026), dalam menanggapi temuan hasil pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia (BPKP RI) ,terkait proyek pintu air yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Murni Tahun 2025. Proyek berlokasi di Parit 9, Desa Tungkal Satu, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi, dengan total kerugian yang ditemukan senilai Rp 700 juta lebih.

Menurut dia, hal ini penting untuk menciptakan efek jera bagi pelaku. “Apapun alasannya, akan lebih efektif jika diberikan hukuman pidana ketimbang hanya sekadar pengembalian dana juga blacklist,” ujarnya, mengacu pada temuan yang telah memiliki klarifikasi hasil pemeriksaan BPKP.

Heri menjelaskan bahwa ada dua perangkat hukum yang dapat digunakan untuk menjerat pihak jasa konstruksi yang melakukan pelanggaran, selama unsur pidana dalam proyek tersebut terpenuhi. “Salah satunya adalah UU Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor. Penggunaan UU Tipikor akan lebih efektif karena memiliki ancaman hukuman yang lebih berat,” jelasnya.

UU Nomor 18 Tahun 1999, yang dibuat pada era reformasi, mengatur hubungan antara pemberi pekerjaan (pemerintah), penerima pekerjaan (kontraktor), dan konsultan. Selain itu, undang-undang tersebut juga mengatur tentang proyek yang berkaitan dengan kepentingan pemerintah dan umum, termasuk ketentuan sanksinya.

Selain itu, Heri menambahkan dikutip dalam temuan Badan pemerisak keuangan (BPK) terhadap proyek tidak terbatas pada pengembalian kerugian negara secara administratif saja. Pengembalian kerugian negara tidak menghapus sanksi pidana jika dalam temuan tersebut terdapat unsur tindak pidana korupsi.

Berdasarkan Pasal 4 UU Tipikor, pengembalian kerugian negara hanya berfungsi untuk meringankan hukuman, namun tidak menghapus pertanggungjawaban pidana yang harus ditanggung pelaku.
​
Meskipun terdapat mekanisme administratif di mana pihak yang merugikan negara diberi waktu 60 hari untuk mengembalikan uang sesuai Pasal 20 ayat (3) UU Nomor 15 Tahun 2004, ketentuan ini tidak berlaku bagi pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara nyata.
​
Jika BPK menemukan indikasi tindak pidana seperti suap, penggelapan, atau mark-up yang disengaja, temuan tersebut akan diserahkan kepada instansi penegak hukum (Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, atau Komisi Pemberantasan Korupsi) untuk diproses secara pidana, terlepas dari apakah uang sudah dikembalikan atau belum.
​
Pejabat yang tidak menindaklanjuti rekomendasi BPK, termasuk tidak mengupayakan pengembalian kerugian negara, dapat dikenai pidana penjara maksimal 1 tahun 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp500 juta.(tim)

Berita Terkait

Waspada Akun Palsu Catut Nama Ketua DPRD Tanjab Barat Hamdani, Masyarakat Diminta Tidak Terjebak Penipuan
Ketua DPRD Tanjab Barat Hadiri Pelantikan Pengurus KORMI Periode 2026–2030
Tiang WiFi Roboh di Kelurahan Tungkal IV Kota, PLN Pastikan Bukan Aset Listrik
Sukses Digelar, DIGIKRAF Tanjab Barat Resmi Ditutup
KSOP Lakukan Uji Petik KMP Sembilang, Keselamatan Penumpang Jadi Fokus Utama
Hampir Separuh Anggota DPRD Tanjab Barat Absen dari Rapat Paripurna
Dorong Ekonomi Kreatif, Disparbudpora Tanjab Barat Gelar Pelatihan Digital Marketing
Rapat Paripurna DPRD Tanjab Barat Berjalan Khidmat, 13 Anggota Dewan Berhalangan Hadir
Berita ini 286 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 23:08 WIB

Waspada Akun Palsu Catut Nama Ketua DPRD Tanjab Barat Hamdani, Masyarakat Diminta Tidak Terjebak Penipuan

Jumat, 20 November 2026 - 20:03 WIB

Ketua DPRD Tanjab Barat Hadiri Pelantikan Pengurus KORMI Periode 2026–2030

Jumat, 20 November 2026 - 13:27 WIB

Tiang WiFi Roboh di Kelurahan Tungkal IV Kota, PLN Pastikan Bukan Aset Listrik

Jumat, 20 November 2026 - 06:56 WIB

Sukses Digelar, DIGIKRAF Tanjab Barat Resmi Ditutup

Kamis, 19 November 2026 - 11:27 WIB

Hampir Separuh Anggota DPRD Tanjab Barat Absen dari Rapat Paripurna

Kamis, 19 November 2026 - 07:39 WIB

Dorong Ekonomi Kreatif, Disparbudpora Tanjab Barat Gelar Pelatihan Digital Marketing

Rabu, 18 November 2026 - 15:29 WIB

Rapat Paripurna DPRD Tanjab Barat Berjalan Khidmat, 13 Anggota Dewan Berhalangan Hadir

Rabu, 18 November 2026 - 14:09 WIB

Lapas Kuala Tungkal Fasilitasi MoU Pidana Kerja Sosial, Perkuat Sinergi Penegakan Hukum

Berita Terbaru

Nasional

KSOP Tindak Lanjuti Keluhan Penumpang KMP Satria Pratama

Sabtu, 21 Nov 2026 - 22:09 WIB

Uncategorized

Sukses Digelar, DIGIKRAF Tanjab Barat Resmi Ditutup

Jumat, 20 Nov 2026 - 06:56 WIB