TANJAB BARAT, Liputan jambi.id– Polemik kualitas menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, terus memanas. Temuan makanan tidak layak konsumsi, seperti telur busuk, hingga dugaan manipulasi label makanan memicu gelombang kritik publik terhadap pengawasan program yang seharusnya menjamin asupan gizi anak-anak tersebut.
Advokat muda Tanjung Jabung Barat, Ferdiono Ramadhan, S.H., menilai persoalan ini tidak bisa dipandang sebagai kelalaian teknis semata. Menurutnya, temuan tersebut mengindikasikan adanya unsur kesengajaan yang masuk kategori kejahatan pangan.
“Adanya temuan makanan tak layak konsumsi, terutama telur busuk dan dugaan manipulasi label dalam program MBG, bukan sekadar kesalahan katering biasa. Kami melihat indikasi kuat adanya unsur kesengajaan. Ini bisa dikategorikan sebagai kejahatan pangan terencana,” tegas Ferdiono, Senin (tanggal dapat ditambahkan jika diketahui).
Ferdiono menjelaskan, jika terbukti adanya unsur kesengajaan dalam penyajian pangan yang tidak layak, maka perbuatan tersebut berpotensi melanggar hukum pidana. Hal ini diperberat karena MBG merupakan program strategis pemerintah yang menyasar anak-anak sebagai penerima manfaat utama.
Oleh karena itu, Ferdiono mendesak Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat untuk tidak berhenti pada sanksi administratif semata dalam menangani kasus ini.
“Kami meminta Polres Tanjung Jabung Barat mengusut tuntas kasus ini. Penegakan hukum jangan berhenti pada teguran atau sanksi administrasi. Harus ada proses pidana dan blacklist permanen terhadap vendor jika terbukti bersalah. Jangan jadikan gizi anak bangsa sebagai ladang proyek mencari keuntungan oknum nakal,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya efek jera yang menyeluruh, tidak hanya bagi vendor penyedia makanan, tetapi juga pihak dapur pelaksana dan tenaga ahli gizi yang bertanggung jawab dalam pengawasan.
“Hukum harus hadir memberikan efek jera. Kami mendukung penuh langkah kepolisian untuk menyeret aktor di balik dugaan manipulasi ini ke meja hijau. Tidak boleh ada kompromi jika sudah menyangkut keselamatan anak bangsa, terlebih ini program pemerintah yang berjalan secara nasional,” tutupnya.
Kasus ini kini menjadi ujian serius bagi sistem pengawasan dan akuntabilitas pelaksanaan MBG di daerah. Publik pun menanti langkah tegas aparat penegak hukum demi memastikan program gizi untuk generasi penerus bangsa benar-benar berjalan sesuai tujuan, bukan justru menjadi celah praktik curang yang membahayakan.(cw)
