Tanjabbar – Sejumlah proyek yang didanai dari APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar) tahun 2025 menjadi sorotan tajam. Masyarakat mempertanyakan kualitas pekerjaan yang buruk dan kinerja pengawasan dari Komisi III DPRD Tanjabbar yang dinilai tidak efektif.
Beberapa proyek fisik yang menggunakan dana APBD Tanjabbar menuai keluhan dari masyarakat. Selain dugaan pengerjaan asal-asalan, kualitas pekerjaan juga menjadi sorotan utama. Warga merasa kecewa dengan hilangnya fungsi kontrol dan suara lantang wakil rakyat di DPRD Tanjabbar.
“Tidak hanya pekerjaan fisik di PUPR saja, instansi lain yang mengerjakan proyek fisik juga bermasalah. Anehnya, Komisi III DPRD Tanjabbar seolah diam tak bersuara,” kritik seorang warga yang enggan disebutkan namanya.
Warga tersebut menambahkan, seharusnya Komisi III proaktif memeriksa dan memberikan teguran kepada pihak terkait jika ada indikasi penyimpangan. “Komisi III punya kewenangan untuk menegur, bahkan memanggil pihak terkait jika dinilai melanggar ketentuan,” tegasnya.
Ketua Komisi III DPRD Tanjabbar, Albert Chaniago, ST, saat dikonfirmasi mengenai proyek APBD Tanjabbar 2025 yang baru selesai dikerjakan namun sudah rusak, menjawab bahwa Komisi III sering melakukan pengecekan di daerah pemilihan (dapil) masing-masing.
“Untuk pengecekan lapangan, saya yakin teman-teman Komisi III sering melakukannya di dapil masing-masing, apalagi ini sesuai fungsi pengawasan DPRD,” ujarnya melalui pesan WhatsApp, Selasa (2/12/2025).
Saat disinggung mengenai penilaian publik bahwa Komisi III terkesan diam terhadap proyek yang baru dikerjakan sudah rusak, terutama proyek yang menelan anggaran besar seperti proyek pintu air di Desa Tungkal Satu, Albert Chaniago menyatakan bahwa pihaknya sudah menyampaikan masalah tersebut ke dinas terkait untuk segera diperbaiki.
“Terkait proyek pintu air yang rusak, kemarin kita sudah sampaikan ke dinas terkait untuk segera diperbaiki,” pungkasnya.
Masyarakat berharap agar DPRD Tanjabbar lebih serius dalam menjalankan fungsi pengawasan, sehingga proyek-proyek yang didanai dari uang rakyat dapat memberikan manfaat yang optimal dan tidak menjadi sumber masalah baru.(tim)
