KADIS DISPARBUDPORA: TIDAK ADA POKIR DEWAN, MURNI PROGRAM PEMERINTAH

TANJAB BARAT, LIPUTAN JAMBI.ID — Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (Disparbudpora) Kabupaten Tanjung Jabung Barat,H. Angsori, S.Ag, MH.meluruskan polemik yang berkembang di tengah masyarakat terkait dugaan penitipan anggaran atau “pokir dewan” dalam rencana penganggaran pembangunan sarana dan prasarana olahraga. Ia menegaskan seluruh kegiatan tersebut murni program pemerintah atas usulan cabang olahraga dan telah dibahas sesuai tahapan aturan yang berlaku.

“Seperti kegiatan drumband, catur, maupun pembangunan tribun bola di Batang Asam itu murni program kami. Usulan tersebut telah dibahas sesuai aturan dan tahapan yang berlaku. Tidak ada namanya pokir dewan sebagaimana yang disebut-sebut,” tegas Kadis Disparbudpora.H. Angsori, S.Ag, MH

Pihaknya justru menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan. “Kami malah mengucapkan terima kasih kepada pihak legislatif maupun eksekutif yang telah mendukung program yang kami usulkan untuk kepentingan olahraga,” tambahnya.

“Saya menegaskan di sini tidak ada sama sekali keterkaitan Pokok Pikiran (Pokir) Dewan dalam dana hibah KONI. Ini semua real program Pemerintah Daerah untuk pengembangan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) Tanjab Barat, khususnya di bidang olahraga,” tegasnya.

Dengan adanya klarifikasi ini, diharapkan masyarakat memahami bahwa seluruh usulan anggaran yang dibahas bertujuan untuk kemaslahatan umum, dan tidak ada penitipan dana maupun kepentingan pribadi di balik rencana tersebut. Seluruh proses pembahasan tetap berpegang pada aturan dan ketentuan yang berlaku.

Terpisah, Ketua DPRD Tanjung Jabung Barat Hamdani, SE., membenarkan penjelasan Kadis Disparbudpora. Ia menegaskan tidak ada satupun penitipan dana hibah dari anggota dewan. Langkah yang dilakukan pihak legislatif hanyalah mendorong Disparbudpora untuk meneruskan program yang ada, seperti pembangunan tribun milik Pemerintah Daerah di Kecamatan Batang Asam yang sudah dimulai pada tahun lalu, namun hingga kini belum memiliki atap sama sekali.

“Kita hanya meneruskan untuk membantu, sifatnya urgen, dan supaya bangunan milik pemda tersebut tidak mubazir,” tegas Hamdani. (Cw)