Liputan Jambi.id, TANJABBAR – Proyek pembangunan jalan rigid beton yang menghubungkan Desa Sungai Landak menuju Kelurahan Senyerang, Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar), Jambi, menuai sorotan tajam. Pasalnya, jalan yang baru saja rampung dikerjakan dengan dana APBD Kabupaten Tanjabbar tahun 2025 ini, sudah mengalami kerusakan berupa retak-retak di beberapa titik.
Proyek yang diperkirakan menelan anggaran miliaran rupiah ini, sontak membuat warga geram. Mereka mempertanyakan kualitas pekerjaan yang dinilai tidak sebanding dengan dana yang telah digelontorkan.
“Sangat disayangkan, proyek dengan anggaran besar dari APBD kok kualitasnya seperti ini. Baru selesai dikerjakan beberapa bulan, sudah retak-retak,” ujar salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya, Selasa (23/12/2025).
Warga berharap, pemerintah daerah melalui dinas terkait tidak tutup mata terhadap permasalahan ini. Mereka mendesak agar dilakukan audit terhadap proyek tersebut, serta meminta pertanggungjawaban dari pihak-pihak yang terlibat.
“Kami berharap pemerintah segera turun tangan. Jangan sampai uang rakyat terbuang sia-sia karena proyek yang dikerjakan asal-asalan,” tegasnya.
Pantauan di lapangan, kerusakan jalan rigid beton ini cukup parah. Retakan terlihat jelas di beberapa bagian jala. Kondisi ini tentu sangat mengkhawatirkan, karena dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tanjabbar belum memberikan keterangan resmi terkait kerusakan jalan rigid beton Senyerang ini. Upaya konfirmasi melalui pesan WhatsApp kepada bidang Bina Marga Dinas PUPR juga belum mendapatkan respons.
Demikian pula, konsultan pengawas, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) belum dapat dimintai keterangan terkait besaran anggaran yang digunakan untuk proyek tersebut, serta penyebab kerusakan jalan rigid beton ini.
Kerusakan jalan rigid beton Senyerang ini menambah daftar panjang proyek infrastruktur di Kabupaten Tanjabbar yang bermasalah. Warga berharap, pemerintah daerah dapat lebih serius dalam mengawasi pelaksanaan proyek-proyek pembangunan, agar kualitasnya terjamin dan tidak merugikan masyarakat.(cw)
