LIPUTAN JAMBI. ID– Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jambi membongkar dugaan praktik penggelembungan atau markup harga pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terjadi di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar).
Kecurangan ini terungkap berkat ketelitian auditor yang mencocokkan bukti pertanggungjawaban dengan data asli di lapangan.
“Iya, banyak yang kena. Rata-rata modusnya mengganti struk pembelian minyak. Misalnya beli Rp100 ribu, tapi di Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dibuat jadi Rp300 ribu dengan cara mengganti struk buatan sendiri,” ungkap sumber terpercaya kepada awak media, Kamis (9/4/2026).
Modus licik ini akhirnya terbongkar setelah BPK menemukan anomali pada bukti transaksi. Ternyata, angka nominal yang dicantumkan pada struk buatan memiliki ukuran yang jauh lebih besar dibandingkan format struk resmi yang diterbitkan SPBU maupun pom mini.
“Angkanya itu ukurannya lebih besar. Jadi angka 300 itu lebih besar ukurannya daripada angka yang ada pada struk asli di SPBU atau pom mini tempat mereka membeli. Dari situlah ketahuannya,” jelasnya.
Kecurigaan awal bermula dari nilai pembelian BBM yang tercatat dinas dinilai tidak wajar atau terlalu tinggi. Tidak ingin dikelabui, tim BPK kemudian melakukan verifikasi silang dengan mengecek langsung data pembelian ke tempat pengisian bahan bakar yang sama.
Hasilnya, ditemukan perbedaan mencolok, mulai dari bentuk tulisan angka hingga kualitas kertas struk yang digunakan.
“Disitulah ketahuan dan akhirnya terbongkar semua,” tambahnya.
Berdasarkan temuan, praktik ini tidak hanya terjadi di satu atau dua dinas, melainkan menjangkau beberapa OPD. Salah satu area yang cukup banyak ditemukan penyimpangan berada di sekitar Jalan Bringin dan Jalan Siswa.
Nilai kerugian yang ditemukan bervariasi, mulai dari jutaan hingga puluhan juta rupiah. Praktik ini dinilai sangat mencoreng citra pemerintahan daerah.
“Banyak yang sudah mengembalikan, nilainya dari jutaan hingga puluhan juta,” ujar sumber tersebut.
Kecermatan BPK menjadi kunci terbongkarnya kasus ini. Sebelum melakukan audit, tim telah memetakan lokasi-lokasi dimana dinas-dinas tersebut biasa membeli BBM untuk dijadikan bahan perbandingan yang valid.
Saat ini, terdapat instruksi agar seluruh temuan tersebut segera diselesaikan. Hal ini menyusul target Kabupaten Tanjabbar untuk kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kedelapan kalinya secara berturut-turut.
“Tapi perintahnya harus segera diselesaikan temuannya biar dapat WTP lagi untuk ke-8 kalinya Tanjab Barat ini,” pungkasnya.(cw)
